Kediri,Sekilasmedia.com- BPJS Kesehatan Cabang Kediri terus memperkuat kolaborasi
lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN). Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja
Sama (PKS) dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri tentang Penanganan
Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Selasa (10/11).
Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Kediri ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi kedua institusi, khususnya dalam
mendukung tata kelola kelembagaan yang baik, memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Program JKN.
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Dr. Ismaya Hera Wardanie, S.H.,
M.Hum., menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan wujud pelaksanaan tugas,
fungsi, dan kewenangan Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
Melalui bidang Datun, Kejaksaan memiliki peran strategis dalam memberikan bantuan
hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lainnya, serta dapat bertindak sebagai
fasilitator, mediator, maupun konsiliator apabila terjadi permasalahan hukum.
Ia menegaskan bahwa peran Kejaksaan tidak hanya berada pada ranah penegakan
hukum pidana, tetapi juga mencakup dukungan terhadap program-program strategis pemerintah, termasuk melalui penguatan tata kelola dan perlindungan kepentingan negara.
Lebih lanjut, Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri siap menjadi mitra konsultatif dan
strategis bagi BPJS Kesehatan.
Pendampingan hukum diharapkan dapat
mengedepankan aspek preventif atau pencegahan, sehingga berbagai potensi
permasalahan dapat diantisipasi sejak awal dan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kediri, Tutus Novita Dewi, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan serta komitmen Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri. Menurutnya, kehadiran langsung jajaran Kejaksaan di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Kediri menjadi bentuk perhatian dan penguatan hubungan kelembagaan yang sangat berarti.
Program JKN yang telah memasuki tahun ke-12 merupakan program strategis yang membutuhkan dukungan dan komitmen seluruh pemangku kepentingan.
Keberhasilan penyelenggaraan JKN tidak dapat diwujudkan oleh BPJS Kesehatan
sendiri. Diperlukan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Kejaksaan, untuk memastikan program ini berjalan secara berkelanjutan, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkap Tutus.
Ia menambahkan bahwa ruang lingkup kerja sama dengan Kejaksaan memiliki arti
penting bagi BPJS Kesehatan, tidak hanya dalam penanganan permasalahan hukum,
tetapi juga dalam memperkuat aspek pencegahan, mitigasi risiko, kepastian hukum, serta peningkatan kualitas tata kelola organisasi.
Menurut Tutus, salah satu implementasi konkret yang dapat diperkuat melalui kerja
sama ini adalah peningkatan kepatuhan badan usaha dalam memenuhi kewajibannya
pada Program JKN.
Kepatuhan tersebut menjadi aspek penting untuk memastikan
pekerja dan keluarganya memperoleh perlindungan jaminan kesehatan sebagaimana
mestinya.
“Kami berharap melalui dukungan Jaksa Pengacara Negara, berbagai upaya
peningkatan kepatuhan badan usaha dapat dilakukan secara lebih efektif, baik melalui
komunikasi, pembinaan, pendampingan, maupun langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, lebih luas dari itu, kami juga membutuhkan dukungan Kejaksaan dalam aspek konsultasi dan pertimbangan hukum agar setiap langkah organisasi dapat dilaksanakan secara tepat dan akuntabel,” jelas Tutus.
Ia menegaskan bahwa tujuan utama dari kolaborasi ini adalah menjaga kepercayaan
publik dan memastikan keberlanjutan Program JKN.
“Pada akhirnya, yang ingin kita jaga bukan hanya tata kelola kelembagaan, tetapi juga hak masyarakat untuk memperoleh perlindungan kesehatan. Karena itu, kami berharap sinergi dengan Kejaksaan dapat terus berkembang dan memberikan
kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan Program JKN,” tambah
Tutus.
Melalui kerja sama ini, BPJS Kesehatan Cabang Kediri dan Kejaksaan Negeri
Kabupaten Kediri berkomitmen memperkuat koordinasi serta mengoptimalkan peran masing-masing institusi sesuai kewenangan. Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan tata kelola yang baik, kepastian
hukum, dan keberlanjutan Program JKN bagi masyarakat.
