Daerah

Kota Malang Raih Penghargaan Nasional Bebas Pasung 2026, Layanan Kesehatan Jiwa Diperkuat

×

Kota Malang Raih Penghargaan Nasional Bebas Pasung 2026, Layanan Kesehatan Jiwa Diperkuat

Sebarkan artikel ini
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat saat menerima Penghargaan Kabupaten/Kota Bebas Pasung Tahun 2026 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (foto Prokopim).

Jakarta,Sekilasmedia.com-Upaya menghapus praktik pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sekaligus memastikan mereka mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak mengantarkan Kota Malang meraih penghargaan tingkat nasional.

Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menerima Penghargaan Kabupaten/Kota Bebas Pasung Tahun 2026 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). Penghargaan tersebut diterima langsung Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, dalam rangkaian Upacara Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 di Lapangan Upacara Kemenkes RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Penghargaan yang diserahkan Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono, itu menjadi bentuk apresiasi atas komitmen Pemkot Malang dalam menghapus praktik pemasungan serta memperkuat pelayanan kesehatan jiwa. Capaian tersebut sekaligus menegaskan pentingnya pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pengobatan, tetapi juga perlindungan hak, pendampingan, dan pemulihan martabat penyandang gangguan jiwa.

Usai menerima penghargaan, Wahyu Hidayat menyampaikan apresiasi kepada Kemenkes RI. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak dalam membangun sistem pelayanan kesehatan jiwa yang lebih mudah diakses dan terintegrasi.

“Terima kasih kepada Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang telah mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Malang. Alhamdulillah, upaya tersebut berbuah penghargaan tingkat nasional sebagai Kota Malang Bebas Pasung Tahun 2026,” ungkap Wahyu.

BACA JUGA :  Dampak Virus Corona, Pasar Tradisional Sumberlawang Sragen Nampak Sepi

Ia menjelaskan, salah satu langkah konkret yang dilakukan Pemkot Malang adalah memperluas akses pelayanan kesehatan mental hingga tingkat puskesmas. Melalui kerja sama dengan Ikatan Psikolog Klinis Indonesia (IPK Indonesia), sebanyak 16 tenaga psikologi memberikan layanan di 16 puskesmas di Kota Malang setiap hari Sabtu.

Kehadiran tenaga psikologi di fasilitas kesehatan tingkat pertama tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat memperoleh konsultasi dan pendampingan psikologis. Dengan demikian, persoalan kesehatan mental dapat dikenali lebih dini sebelum berkembang menjadi kondisi yang membutuhkan penanganan lebih kompleks.

Selain memperluas layanan secara langsung, Pemkot Malang juga mengembangkan inovasi digital melalui aplikasi O-SAPI (Layanan ODGJ Satu Pintu). Inovasi yang dikembangkan Dinas Kesehatan berkolaborasi dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kota Malang tersebut dirancang untuk mengintegrasikan penanganan ODGJ.

Melalui O-SAPI, proses pelayanan mencakup pemeriksaan, pengobatan, rujukan hingga pemantauan kondisi kesehatan jiwa secara berkelanjutan. Sistem ini juga menjadi sarana memperkuat koordinasi ant perangkat daerah agar penanganan ODGJ dapat berlangsung lebih cepat, tepat, dan terarah.

BACA JUGA :  Mak Rini Minta Pasar Rakyat Semakin Berkualitas

Di sisi lain, upaya membangun kepedulian masyarakat terhadap kesehatan mental juga terus diperluas. Pemkot Malang menggandeng komunitas media untuk memfasilitasi tes kesehatan mental gratis pada momentum peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia.

Langkah tersebut menjadi bagian dari edukasi publik sekaligus mendorong masyarakat agar tidak mengabaikan persoalan kesehatan mental. Sebab, deteksi dini dan keterbukaan dalam mencari pertolongan merupakan bagian penting dari upaya pencegahan maupun penanganan gangguan kesehatan jiwa.

Bagi Pemkot Malang, penghargaan bebas pasung bukan sekadar pengakuan atas capaian pemerintah daerah. Lebih dari itu, penghargaan tersebut menjadi pengingat bahwa pelayanan kesehatan jiwa membutuhkan konsistensi, mulai dari akses pengobatan, pendampingan keluarga, koordinasi lintas sektor hingga penerimaan sosial di tengah masyarakat.

Penghapusan pemasungan juga harus diikuti dengan jaminan bahwa ODGJ tetap memperoleh perawatan dan pendampingan yang berkesinambungan. Dengan begitu, mereka tidak hanya terbebas dari praktik pemasungan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan secara lebih manusiawi dan bermartabat.

“Langkah-langkah inilah yang telah dilakukan Pemerintah Kota Malang dalam menangani ODGJ dan meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa. Kami berharap upaya ini terus diperkuat agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang semakin baik,” pungkas Wahyu.

Penulis: BasukiEditor: Kayla