MOJOKERTO, SEKILASMEDIA.COM – Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto meminta Dinas Pendidikan (Dispendik) meningkatkan pendampingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pengerjaan proyek berjalan sesuai prosedur dan standar yang telah ditetapkan.
Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Aliansi Peduli Pendidikan Indonesia (APPI), Dinas Pendidikan, dan Inspektorat Kabupaten Mojokerto, Kamis (12/11/2026). RDP yang digelar untuk menindaklanjuti surat pengaduan APPI tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto, Agus Fauzan.
Dalam forum tersebut, Ketua APPI Mojokerto, Kasiono, memaparkan sejumlah temuan di lapangan terkait pelaksanaan program revitalisasi sekolah yang diduga belum sesuai prosedur.
Ia menyampaikan, pihaknya ingin menyampaikan hasil pemantauan sekaligus berdialog dengan instansi terkait agar persoalan dalam pelaksanaan program tersebut dapat segera ditindaklanjuti.
Menurut Kasiono, terdapat sejumlah pengerjaan pembangunan sekolah melalui program revitalisasi yang dilaksanakan secara swakelola. Namun, dalam pelaksanaannya diduga masih ditemukan pekerjaan yang belum memenuhi standar.
“Kami tidak ingin para kepala sekolah nantinya justru berhadapan dengan persoalan hukum karena kurangnya pendampingan dari instansi terkait,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto, Ainur Rosyid, meminta Dinas Pendidikan tidak hanya melakukan pengawasan administratif, tetapi juga turun langsung mendampingi pelaksanaan revitalisasi di lapangan.
Ia mengakui bahwa program revitalisasi sekolah merupakan kewenangan pemerintah pusat dan penggunaan anggarannya menjadi tanggung jawab masing-masing kepala sekolah. Meski demikian, keterlibatan pemerintah daerah tetap diperlukan untuk meminimalkan potensi penyimpangan.
“Karena itu, kami meminta pihak Dinas Pendidikan melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program ini,” tegas legislator Fraksi PPP tersebut.
Senada, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto, Agus Fauzan, menekankan bahwa pengawasan harus menjadi tanggung jawab bersama. Terlebih, program revitalisasi sekolah merupakan program berkelanjutan yang direncanakan hingga 2028.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat diperlukan agar pelaksanaan program tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi dunia pendidikan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, Amzar Siregar, menjelaskan bahwa sebelum program revitalisasi dilaksanakan, seluruh kepala dinas pendidikan kabupaten dan kota di Indonesia telah mendapatkan pengarahan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Jakarta.
Dalam pengarahan tersebut disampaikan bahwa program revitalisasi sekolah merupakan salah satu program prioritas Presiden dengan target sasaran yang terus meningkat, mulai dari 11 ribu sekolah, kemudian 41 ribu sekolah, hingga terakhir mencapai 60 ribu sekolah secara nasional.
Amzar menjelaskan, anggaran program tersebut bersumber dari Kemendikdasmen, sedangkan penerima manfaatnya adalah lembaga pendidikan. Adapun Dinas Pendidikan kabupaten dan kota bertugas membantu mengawal pelaksanaan program agar berjalan lancar dan tidak mengalami kendala.
Ia menyambut baik adanya program revitalisasi tersebut karena dapat membantu memperbaiki kondisi sekolah yang mengalami kerusakan di Kabupaten Mojokerto.
“Kami sangat berterima kasih kepada APPI yang selama ini turut mengawal dan peduli terhadap dunia pendidikan. Berbagai temuan dan masukan yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk meningkatkan pengawasan serta pendampingan,” pungkasnya. (wo/adv)
