Denpasar, Sekilasmedia.com – Gubernur Bali, I Wanyan Koster dalam rapat paripurna DPRD, ke enam masa persidangan ketiga tahun 2019, menyatakan, untuk percepatan investasi dan mempermudah proses perijinan, akan segera membentuk tim review dalam mengevaluasi dan mengkaji secara cermat produk hukum yang ada, serta menyederhanakan peraturan melalui omnibus law di daerah.
” Review ini sangat penting, agar peraturan yang dibuat bisa mendukung percepatan dalam pengambilan keputusan ” kata Koster.
Pembentukan tim review ini, diungkapkan Koster sesuai dengan arahan Presiden Jokowi saat Rakornas Indonesia Maju di Sentul Bogor pada Rabu ( 13/11) lalu. Dimana salah satu arahan presiden yang disampaikan adalah, jangan membuat banyak peraturan perundang- undangan, seperti peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan bupati atau wali kota.
” Terkait semua Perda dan Pergub yang sudah saya tetapkan, tidak satupun ada yang bersifat menghambat investasi maupun membebani masyarakat, ” ungkap mantan DPR RI ini.
Dalam sidang Koster mengucapkan terimakasih kepada pimpinan juga anggota dewan, atas kerja keras dan kerjasamanya dalam menyelesaikan pembahasan tiga Raperda diantaranya, Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2020, Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dan PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali.
” Ketiga Raperda ini merupakan bagian dari implementasi Visi Pembangunan Daerah: “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana, menuju Bali Era Baru, ” tandas Koster
Sementara itu Koordinator Pembahasan Raperda APBD tahun 2020, Ida Gede Komang Kresna Budi menyampaikan, untuk pendapatan daerah dirancang sebesar lebih dari Rp 6,605 triliun. Sedangkan Belanja Daerah dan transfer dirancang sebesar Rp 7,280 triliun lebih. Belanja ini terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 4,463 triliun lebih, dan Belanja Langsung sebesar Rp 2,817 triliun lebih.
Demikian untuk defisit sebesar Rp 675,174 miliar lebih akan ditutup dari pembiayaan bersih sebesar Rp 675,174 miliar lebih. Dengan rincian penerimaan pembiayaan yang bersumber dari proyeksi SILPA tahun 2019 Rp 755,174 miliar serta ada pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 80 miliar untuk penyertaan modal.
” Persentase defisit terhadap total Pendapatan Daerah dalam Raperda APBD 2020 sebesar 10,22 persen meningkat dibandingkan APBD Induk 2019 sebesar 8,08 persen. Namun menurun dibandingkan Perubahan APBD 2019 sebesar 10,81 persen, ” papar Budi.
Selain itu, terhadap alokasi anggaran belanja yang bersifat wajib telah dipenuhi dalam Ranperda APBD 2020, seperti anggaran untuk fungsi pendidikan dialokasikan sebesar Rp 2,163 triliun lebih atau 29,72 persen dari total belanja daerah sehingga jauh melampaui dari ketentuan minimal 20 persen.
Kemudian, anggaran untuk fungsi kesehatan dialokasikan sebesar Rp 722,889 miliar lebih atau 11,66 persen dari total belanja daerah di luar Gaji dan Tunjangan dari ketentuan minimal sebesar 10 persen. Serta anggaran infrastruktur sebesar Rp 1,193 triliun lebih atau 16,39 persen.
” Khusus makro ekonomi Provinsi Bali Tahun 2020, laju pertumbuhannya ditarget 6,6 persen per tahun, inflasi 3,00 persen per tahun, PDRB per Kapita sebesar Rp 56 juta-61 juta per tahun, Gini Ratio 0,3264, Tingkat Kemiskinan 3,59 persen dan IPM 75,31 dengan posisi ranking 5 nasional, ” pungkasnya.(soni)
