PELAYANAN PDAM UNIT LAWANG TERHAMBAT, DIDUGA DAMPAK ADANYA PEMBANGUNAN TOL DI WILAYAH DUSUN SETRAN

Malang sekilasmedia.com – Pasokan air bersih merupakan suatu kebutuhan pokok yang setiap hari nya dibutuhkan oleh manusia, untuk itu salah satu nya dengan adanya pasokan air bersih yang disuplay dari PDAM, namun tepat nya di sebagian RW07, Dusun Setran, Desa Bedali, Kecamatan Lawang sedikit terhambat, hal ini Diduga dampak akibat adanya pekerjaan pembangunan Tol Pandaan – Malang, pasalnya saluran pipa PDAM di area tersebut banyak yang rusak akibat adanya alat berat dan lain sebagainya.

Mengetahui hal ini tim awak media yang tergabung di Malang Raya menelusuri ke lokasi tersebut, Rabu (01/08/2018) Siang.

Seperti hal nya yang di ungkapkan Ketua RW07, Dusun Setran, Bedali Lawang Jumari kepada wartawan sekilasmedia.com mengatakan,” Air PDAM disini sebelum adanya pembangunan Tol meskipun kecil tapi airnya lancar, sementara ini ada pembangunan Tol air nya macet, tapi beberapa minggu ini air mengalir, kalau siang kecil dan kalau malam lumayan, setelah saya jalan – jalan ternyata penyebabnya gangguan dari bangunan Tol, sebenarnya pihak Tol juga tau kalau saluran pipa ini milik PDAM, jadi kalau tau kena Bego ya tanggung jawab, kenyataannya kemarin saya jalan – jalan sekitar jam setengah tiga saluran pipa PDAM di lokasi pekerjaan Tol juga putus, disana sendiri juga lokasinya pojok sendiri jadi airnya buang,” paparnya.

BACA JUGA : Ijazah Murid Ditahan, Ketua Fraksi PKS Desak Pemerintah Bersikap Persoalan ijazah siswa yang masih ditahan oleh sejumlah sekolah swasta di Surabaya masih muncul. Hal itu diketahui Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati saat reses bersama warga di Surabaya. Lilik menerima banyak aduan terkait ijazah yang belum bisa diambil karena tunggakan biaya sekolah. Persoalan ini muncul karena kondisi ekonomi masyarakat yang semakin berat. Lilik mengakui banyak orang tua hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga sehingga tidak sanggup membayar kewajiban pendidikan anak-anak mereka di sekolah swasta. “Karena gratis hanya berlaku untuk sekolah negeri, sementara di swasta mereka harus membayar berbagai kebutuhan. Banyak masyarakat yang bahkan untuk makan saja sulit. Jadi wajar jika ada tunggakan,” kata Lilik. Anggota DPRD Jatim Dapil Surabaya itu menjelaskan bahwa sebenarnya Dinas Pendidikan telah memberikan program BPUPP sebagai dukungan operasional bagi sekolah swasta. Sekolah swasta yang nekat menahan ijazah bisa dihentikan bantuan BOPP-nya. Namun dalam praktiknya, menurut Lilik, bantuan tersebut belum cukup menutup seluruh operasional sekolah. “Secara hitungan saya, BPOPP itu tidak nutup operasional sekolah swasta. Di sisi lain, banyak orang tua tidak mampu bayar SPP. Makanya persoalan ini menumpuk,” ujarnya. Lilik mengungkapkan bahwa beberapa warga Surabaya mengeluhkan ijazah dengan tunggakan bervariasi, bahkan ada yang mencapai Rp11 juta hingga Rp12 juta. Dinas Pendidikan, kata dia, bersedia membantu pembayaran jika tunggakan di bawah Rp5 juta, namun untuk nilai yang lebih besar sekolah juga memiliki keterbatasan. Pada kesempatan itu, Lilik juga menyinggung bahwa fenomena penahanan ijazah hampir seluruhnya terjadi di sekolah swasta. Sekolah negeri, tegasnya, tidak memiliki kebijakan menahan ijazah siswa. Meski memahami dilema operasional sekolah swasta, Lilik meminta pemerintah mencari solusi lebih sistematis agar kasus seperti ini tidak terus berulang. “Ini harus ada alternatif lain. Sekolah butuh dana operasional, tapi siswa juga berhak mendapatkan ijazah. Negara harus hadir,” imbuhnya. Selain soal pendidikan, Lilik juga menyoroti tingginya angka pengangguran di Surabaya dan Jawa Timur. Menurutnya, meski ada investasi masuk, dampaknya belum signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. “Banyak lurah mengakui bahwa ketika ada investor masuk, tenaga kerjanya bukan dari masyarakat setempat. Artinya aturan yang mewajibkan melibatkan tenaga lokal belum berjalan,” kata Lilik. Ia mendorong pemerintah memperketat regulasi ketenagakerjaan sekaligus memperluas akses pelatihan tanpa batasan usia, mengingat banyak korban PHK justru berusia di atas 40 tahun. Lilik menilai kebijakan Menteri Tenaga Kerja dari PKS sudah menegaskan bahwa penerimaan kerja tidak boleh membatasi usia. “Orang yang ingin belajar dan meningkatkan kemampuan harus diberi kesempatan, berapa pun usianya,” tegasnya. Lilik menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan hak pendidikan warga, memastikan tidak ada lagi ijazah yang tertahan karena kemiskinan, sekaligus mengawal kebijakan ketenagakerjaan yang lebih berpihak pada masyarakat Jawa Timur

” Menurut saya tandon air sudah tidak diperlukan, orang saya sendiri tidak bosan – bosan kalaupun air tidak jalan langsung ditanggapi oleh PDAM sendiri, jadi sekitar satu minggu ini air nya sudah nyala dan hampir normal jadi tidak usah pakai tandon, sayapun disini juga selaku Ketua RW disini juga sungkan sama pegawai PDAM Unit Lawang maupun sama warga, kalaupun saya datang ke PDAM langsung laporan saya ditanggapi namun kok terus begitu, akhirnya membikin proposal untuk mengganti pipa baru, yang bertujuan kalau mengganti pipa yang baru itu kan bikin saluran baru, pada intinya kami sudah puas dengan pelayanan PDAM terhadap kami sebagai konsumen nya, kalaupun malam mengalirnya kecil warga juga sudah menyadari, namun kami berharap ada kepedulian dari pihak Tol bilamana ada kerusakan pipa air PDAM disekitar pekerjaan Tol, mohon segera ada tindakan melaporkan atau membenahi saluran tersebut,” imbuhnya.

Petugas teknis lapangan PDAM Unit Lawang Hariasaka (Tambeng) saat di temui awak media disekitar kerusakan saluran pipa dekat pembangunan Tol mengatakan,” Dulunya air di wilayah Dusun Setran agak berat, jadi tidak harus 24 jam, namun akhir – akhir ini setelah adanya pembangunan atau pekerjaan Tol Pandaan – Malang ini sering terhambat, karena sering pipa yang jurusan Dusun Setran sini putus kena Bego, saya berharap kalau bisa jangan sering – sering putus, kasihan warga disini serta kasihan juga petugas PDAM, semoga kedepannya lebih baik lagi,” ucapnya.

BACA JUGA : Roda Mutasi Pejabat Polres Mojokerto Kembali Bergulir

Kepala PDAM Unit Lawang Agus, saat ditemui awak media di kantor nya mengatakan,” Jadi begini, khusus untuk pelayanan di Dusun Setran memang kami tidak bisa evaluasi total, jadi pada intinya kami tunggu pekerjaan tol selesai, baru evaluasi total pelayanan bisa teratasi, ada dua perencanaan, yang pertama akan dipasang Pam Line untuk menambah tekanan air, opsi kedua pembuatan sumur bor di Daerah Gunung Sari (menunggu keputusan Dieeksi), jadi intinya dua rencana ini mana yang tepat akan dilaksanakan, dalam arti bukan tidak kami gubris laporan di Daerah Setran, tetap kami tingkatkan pelayanan, tapi terkendala oleh pekerjaan Tol, jadi evaluasi jaringan tidak bisa maksimal untuk saat ini, jadi atas nama Kepala Unit PDAM Lawang meminta maaf khususnya kepada pelanggan Dusun Setran, akan permasalahan ini yang berkaitan dengan pelayanan,” terangnya. (SO,FTI)

Pos Terkait