Ponorogo, Sekilasmedia.com – Pembangunan di Ponorogo pada tahun 2022 mendatang akan fokus pada sektor pertanian. Alasannya, lebih dari 70 persen penduduk kabupaten ini adalah petani.
Hal ini disampaikan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2022 tingkat Kecamatan di Kabupaten Ponorogo yang digelar secara virtual mulai Selasa (2/2/2021).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Ponorogo Sumarno mengatakan, pembangunan yang berfokus pada pertanian ini sesuai dengan visi dan misi Bupati Ponorogo Terpilih.
Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2022 tingkat Kecamatan di Kabupaten Ponorogo yang digelar secara virtual mulai Selasa (2/2/2021).
“Salah satu misi dalam visi misi Bupati Terpilih adalah APBD Untuk Rakyat. Maknanya, seluruh program kegiatan harus bisa dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat di Ponorogo paling banyak bermatapencaharian di sektor pertanian, sekitar 70 persennya,” ujar Sumarno.
Diterangkan pula, pembangunan sektor pertanian diharapkan mampu lebih mendongkrak nilai tukar petani (NTP) yang merupakan indikasi kesejahteraan para petani. Dalam catatannya, NTP Ponorogo telah mencapai 116 pada 2020 lalu. Angka yang lebih dari 100 ini adalah indikasi para petani di Ponorogo sudah mengalami pendapatan yang lebih tinggi ketimbang pengeluarannya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Ponorogo Sumarno saat memaparkan arah kebijakan pembangunan Ponorogo 2022.
“Artinya sudah ada peningkatan kesejahteraan tapi belum maksimal. Maka ini ingin ditingkatkan lagi. sektor pertanian yang mana yang ingin ditingkatkan, itu yang dicari,” ungkapnya.
Wujudnya, bisa berupa peningkatan sistem pengairan yang jadi kendala selama ini. Sehingga ada rencana pembuatan sumur dalam pada area tertentu. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada hal yang mendukung pertanian. Misalnya pembuatan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (Jides).
“Masyarakat bisa mengusulkan hal-hal yang dibutuhkan. Kemudian akan diolah untuk dituangkan dalam APBD 2022,” pungkas Sumarno. (*)
