Jombang,Sekilasmedia.com– Sebagai upaya percepatan rekrutmen peserta khususnya segmen peserta bukan penerima upah (PBPU), BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto bersinergi dengan pemerintah kabupaten (pemkab) Jombang dalam rangka percepatan capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto telah berkoordinasi dan melakukan pertemuan bersama pemkab Jombang. Pertemuan bertajuk rapat koordinasi persiapan kegiatan sosialisasi BPJS Kesehatan kepada pemerintah desa tersebut dilaksanakan pada Rabu (10/10) di Jombang.
Dalam acara rapat tersebut pihak pemkab Jombang yang hadir adalah asisten I pemerintahan dan kesra dan didampingi oleh kepala bagian administrasi sekretaris daerah kabupaten Jombang, Dinas Kesehatan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kabupaten Jombang. Turut hadir seluruh camat dari 21 kecamatan di wilayah kabupaten Jombang.
Pada kesempatan tersebut asisten I pemerintahan dan kesra pemkab Jombang, Purwanto menekankan peran penting lembaga BPJS Kesehatan.
“Perlu diketahui bahwa BPJS Kesehatan merupakan penyelenggara program pemerintah untuk kepentingan bersama yang merupakan representasi dari pemerintah pusat yang turun sampai dengan tingkat terkecil daerah, sehingga kita semua harus berperan aktif dalam mensukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat atau yang lebih dikenal dengan program JKN,” tegas Purwanto .
Purwanto berharap pertemuan koordinasi tersebut berlangsung efektif dan produktif serta bermanfaat bagi masyarakat, utamanya dalam berpartisipasi mewujudkan tujuan Program JKN-KIS.
Pada kesempatan tersebut disampaikan materi sosialisasi program JKN-KIS (perluasan kanal) kepada pemerintah desa yang disampaikan oleh kepala kantor kabupaten Jombang. Turut hadir sebagai undangan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto, Dina Diana Permata.
Dina memberikan gambaran umum wilayah kabupaten Jombang yang secara geografis terdiri dari 302 desa dan 4 kelurahan, terkait maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan pertemuan koordinasi tersebut.
“Berdasarkan data masterfile BPJS Kesehatan sampai dengan September 2018, capaian kepesertaan wilayah kabupaten Jombang sebesar 61 % dari total penduduk Jombang telah terdaftar program JKN, dan sisanya belum memiliki jaminan kesehatan melalui program JKN-KIS. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya langkah-langkah strategis untuk dilakukan dalam rangka pencapaian cakupan semesta yang dapat dimulai dalam lingkup yang paling kecil yakni lingkup desa,” terang Dina.
Dina menjelaskan sebagai langkah awal, data penduduk di desa dapat dipadankan dengan data masterfile BPJS Kesehatan dalam memetakan penduduk yang belum terdaftar.
“Implementasi sosialisasi dan rekrutmen dalam lingkup desa ini atau yang dikenal dengan Desa Universal Health Coverage (UHC) yang mana ada reward bagi desa-desa yang telah memenuhi kriteria UHC yakni minimal 95% penduduknya telah terdaftar JKN,” pungkas Dina.
Sebagai hasil dari pertemuan koordinasi tersebut yaitu telah terjadwal dengan baik kegiatan sosialisasi Program JKN-KIS untuk desa-desa di 21 kecamatan di wilayah kabupaten Jombang sampai dengan akhir Oktober 2018.
Untuk informasi sampai dengan bulan September 2018, jumlah peserta JKN-KIS wilayah kabupaten Jombang telah mencapai 840.154 jiwa atau sebesar 61 persen dari total jumlah penduduk Jombang sebanyak 1.393.813 jiwa. Sementara untuk cakupan kepesertaan Kantor Cabang Mojokerto sebesar 63 persen atau sebanyak 1.701.124 jiwa dari total jumlah penduduk kabupaten dan kota Mojokerto, dan kabupaten Jombang sebanyak 2.681.882 jiwa. (s4)
