Probolinggo, Sekilasmedia.com – Pemasangan stiker “keluarga miskin” pada rumah warga penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di berbagai wilayah kota/kabupaten menuai kontroversi di masyarakat. Sebagai bentuk penolakan, banyak warga di berbagai daerah menyatakan mundur sebagai penerima PKH karena menilai langkah pemerintah tersebut dinilai tidak manusiawi dan diskriminatif.
Mengutip pernyataan dari beberapa Kepala Dinas Sosial di wilayah kota/kabupaten di berbagai media massa yang mengungkapkan bahwa tujuan pemasangan stiker “keluarga miskin” tersebut diharapkan dapat saling mengawasi para penerima bantuan. Selain agar tepat sasaran juga untuk melindungi hak masyarakat yang layak menerima.
Menyikapi kejadian ini, pegiat sosial dari LSM Siliwangi, Syaiful Bahri, turut melontarkan kritikan. Ia menilai langkah ini bukan langkah yang tepat bila ingin menyukseskan program agar tepat sasaran. Justru lebih ke arah mempermalukan dan tidak mendidik. “Kami kira kurang manusiawi. Orang miskin diberi tanda bahwa dia miskin. Bukankah itu justru melukai hati penerima bantuan,” ujarnya saat ditemui media ini di sekretariat LSM Siliwangi, Kamis (18/07/19).
Kritikan itu ia lontarkan mengingat sudah ada prosedur untuk menempatkan Program Keluarga Harapan (PKH) agar tepat sasaran. Dinas Sosial (Dinsos) termasuk di dalamnya pendamping PKH bisa lebih selektif dalam melakukan verifikasi dan validasi data ulang Keluarga Penerima Manfaat (KPM). “Di ruang itu dimaksimalkan. Sebab yang kami ketahui, sudah ada 14 kriteria miskin menurut standar BPS (badan pusat statistik). Bila ditemukan tidak memenuhi standar tersebut, tinggal dicoret. Kriteria penerima PKH kan juga sudah ditentukan. Kenapa harus pasang stiker segala. Hemat kami, error nya ini bersumber di data, bukan dari penerima bantuan (warga),” tegasnya.(mul)
