Pamekasan, Sekilasmedia.com – Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan, Fathor Rahman menuding data yang dikeluarkan Pemkab terkait jumlah PKL terdampak Covid-19 tidak valid.
Hal ini kemudian direspon oleh Ketua paguyuban CebtrakPKL Kabupaten Pamekasan Zaini Wer-Wer. Dirinya pun merasa kecewa dengan tudingan yang dilontarkan pihak dewan.
“Terkait hal ini, kami sangat kecewa yang sangat mendalam pada ketua DPRD Pamekasan, karena kami sudah berjuang dan memperjuangkan nasib kawan kawan PKL selama ini, malah pkl dianggap tidak terdampak pandemi Covid-19,” Jelasnya saat wawancara Sabtu, (09/05/2020).
Menurut Zaini pendataan yang dilanjutkan dengan pemberian bantuan sosial kepada PKL Pamekasan merupakan hal yang benar, dalam rangka menanggulangi pandemi Covid-19.
“Pemerintah saya pikir sudah benar dalam hal ini, karena jelas semua PKL terdampak dari pandemi virus ini, misalkan tempat dan waktu aktivitasnya berubah, sehingga penghasilannya mereka sangat berkurang, maka para PKL perlu di bantu.” ungkapnya.
Di tempat terpisah kepala Plt. Dinas Koperasi, Drs Abdul Pata, Msi menyampaikan bahwa data yang mereka miliki adalah valid.
“Pendataan yang kami lakukan berdasarkan by name by address dan di kuatkan dengan NIK, KK dan KTP, Foto Rombong (Lapak Jualan) serta nomor Hp masing-masing PKL, insyaallah validasinya terjamin.” paparnya.
Sebagai informasi, pendataan dan pemberian bantuan sosial yang dilakukan Pemkab Pamekasan dinilai kurang valid oleh Fathor Rohman. Menurutnya, tidak semua PKL Arek Lancor terdampak Corona dengan alasan banyak yang pindah tempat.
“Saya tidak yakin kalau jumlah PKL terdampak Covid-19 di Pamekasan mencapai sebanyak itu 1.823,” tegasnya.(Bejo)
