Gresik,Sekilasmedia.com – Dalam rangka review (tinjauan/ulasan) kegiatan pengawasannya dalam kwartal pertama tahun 2025 ini, DPRD Kabupaten Gresik mengadakan jumpa pers dengan awak media, bertempat di ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Gresik jalan KH. Wachid Hasyim No. 5 Gresik, Rabu (14/5/2025).
Sebelumnya, DPRD Gresik menggandeng Mata Seger dan Sanggar Lentera mengadakan pameran karya seni lukis (dukungan pada seni budaya) serta kegiatan donor darah di gedung utama.
Tujuan jumpa pers ini untuk mewujudkan pelaksanaan program kerjasama informasi dan media massa melalui kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah serta guna mempublikasikan program/kegiatan/ kinerja DPRD Kabupaten Gresik.
Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir menuturkan jika jumpa pers merupakan ruang yang tepat wakil rakyat bisa secara langsung berkomunikasi dengan awak media untuk menyampaikan outcome maupun output dari kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Gresik khususnya di masing-masing komisi yang ada.
” Selama ini DPRD Kabupaten Gresik sudah melakukan banyak hal, terutama di semua komisi telah menunjukkan produktivitasnya, baik melakukan kunjungan kerja, sidak serta menindaklanjuti aduan-aduan masyarakat dengan hearing (dengar pendapat),” ujarnya.
Kegiatan masing-masing komisi dicontohkan oleh M Syahrul, seperti komisi II menindaklanjuti aduan masyarakat soal tanah kavling. Dimana keberadaannya dilarang, karena perdanya hanya mengakomodir perumahan dan permukiman. Lalu Komisi III juga menindaklanjuti limbah perusahaan dengan sidak serta hearing. Komisi I dan Komisi IV juga melakukan hal sama menindaklanjuti aduan.
” Berbagai kegiatan tersebut untuk memastikan kebijakan pemerintah daerah bisa sepenuhnya berdampak baik bagi masyarakat. Untuk itu perlu kontrol/pengawasan dari DPRD Gresik,” terangnya.
Pada kesempatan itu, pimpinan DPRD dan ketua komisi I-IV memaparkan beberapa hal yang ditanyakan awak media dan menjadi perhatian masyarakat Gresik saat ini. Seperti soal KPK soroti pos pengadaan barang dan jasa hibah di Pemkab Gresik, masalah PKDI, pungli di sekolah negeri, program MBG, limbah pabrik hingga tenaga kerja.
Salah satunya soal KPK soroti pos pengadaan barang dan jasa hibah di Pemkab Gresik, Ketua DPRD Gresik mengungkapkan bahwa kemarin MCP Gresik kategori rendah/merah. Apalagi ada kejadian kemarin di Gresik yang tersandung kasus sampai kena. Hal tersebut menjadikan MCP KPK terutama tahun ini, begitu ketat kepada Kabupaten Gresik.
” Area-area pengawasan KPK mengarah ke area-area tersebut yang sangat rawan korupsi. Jadi pengadaan barang dan jasa menjadi bagian area sangat rawan terjadinya pidana korupsi. Itu yang ditekankan. Bahkan perencanaan daerah, dokumen-dokumen yang mendukung perencanan daerah hingga tahap realisasi sampai pengadaan barang dan jasa. Ini semua menjadi atensi KPK,” jelasnya.
Mudah-mudahan, kedepan dengan keterbukaan informasi yang maksimal dan optimal, MCP Gresik semakin naik, imbuhnya.
Selanjutnya terkait PKDI, Ketua Komisi I menerangkan bahwa secara prinsip, komisi I tidak melakukan pembinaan atau penghakiman, semata-mata menindaklanjuti aduan yang masuk sesuai disposisi pimpinan.
” Secara administrasi, insya allah Kami sudah melakukan semuanya. Terkait dengan nanti laporan surat masuk dari PKDI, sesuai arahan pimpinan, kami akan menunggu saja dan apabila ada surat masuk kami akan lakukan audensi,” tutur Rizaldi.
Terkait fiskal, Ketua Komisi II menerangkan untuk pendapatan target Rp1,5 T dan realisasi sampai saat ini mencapai Rp328 M atau 21 persen, dana target 2,3 T dan realisasi 658 M (2,8 persen). Semua pendapat asli daerah ini, kita upayakan tahun 2025 capai 100 persen. ” Kita terus melakukan pengawasan dan memberi ruang kepada OPD terkait agar targetnya tercapai,” katanya.
Terkait banjir, Ketua Komisi III menjelaskan telah melakukan sidak di lokasi baik wilayah Gresik selatan, utara dan tengah. Serta berkoordinasi dengan instansi terkait baik Dinas PUTR dan Dinas Sumber Daya Air Propinsi Jatim.
Sementara Limbah B3 di wilayah desa Kertosono Kecamatan Sidayu, sambungnya bahwa Komisi III telah melakukan sidak di lokasi bersama DLH Gresik dan menemukan bahwa penampungan limbah B3 tersebut tidak berijin sehingga dapat merusak lingkungan kemudian dilaporkan ke DLH jatim dan Polda Jatim.
Kemudian soal masalah tenaga kerja, Ketua Komisi IV mengungkapkan bahwa Komisi IV telah beberapa kali melakukan sidak ke perusahaan untuk memastikan perda No.7 Tahun 2022 terkait jumlah tenaga kerja ( 60 persen tenaga kerja lokal), dimana beberapa perusahaan sudah klir 60 persen.
Zaifudin meminta awak media bisa membantu sosialisasi aplikasi Gresik Kerja ( melamar kerja secara online ) kepada masyarakat Gresik, dan meminta Disnaker membuka program job fair mini, agar transparan dan gratis serta guna menghapus calo-calo tenaga kerja.
Selain Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir, juga tampak hadir Wakil Ketua Ahmad Nur Hamim dan Lutfi Dawam, Ketua Komisi I Muhammad Rizaldi Saputra Ketua Komisi II Wongso Negoro, Ketua komisi III Sulisno Irbansah, Ketua Komisi IV Muchamad Zaifudin dan Sekretaris DPRD Gresik Mokhammad Najikh serta wartawan.
