Kediri, Sekilasmedia.com– BPJS Kesehatan Cabang Kediri Bersama Komisi IX DPR RI menggelar Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kecamatan Wates pada Senin (2/3). Kegiatan ini dilakukan guna memberikan edukasi kepada masyarakat dan wadah untuk menggali lebih dalam untuk memahami Program JKN.
Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi menyatakan bahwa tidak sedikit masyarakat segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan kepesertaannya telah dinonaktifkan. Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat tidak khawatir karena pemerintah bersama DPR RI dan BPJS Kesehatan telah memastikan adanya solusi agar hak pelayanan kesehatan tetap dapat diakses.
”Jadi, kita ketahui bersama bahwa sebulan terakhir ini tiba-tiba banyak status kepesertaan mereka nonaktif khususnya saudara kita yang ikut dalam kepesertaan PBI. Nah, ini yang timbul banyak sekali pertanyaan bagi masyarakat. Kami mengimbau untuk cek secara rutin status kepesertaannya,” jelas Nurhadi.
Nurhadi menjelaskan jika kepesertaan PBI yang nonaktif bisa direaktivasi kembali. Ia juga berharap agar masyarakat agar lebih beradaptasi terhadap teknologi sehingga dapat lebih mudah memanfaatkan kanal layanan digital yang disediakan oleh BPJS Kesehatan.
”Sudah terjawab oleh DPR dan pemerintah bahwa 3 bulan setelah kasus itu, khususnya bagi PBI yang nonaktif bisa dipakai di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun faskes lanjutan. Kami ingin peserta yang hadir ini tidak gaptek. Mereka kami anjurkan untuk download aplikasi Mobile JKN karena di situ sudah sangat lengkap layanannya,” pungkasnya.
Tidak hanya itu, Nurhadi turut mengapresiasi BPJS Kesehatan atas keberhasilannya dalam menjalankan Program JKN. Menurutnya, penerapan prinsip gotong royong menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan program tersebut.
”Program JKN ini termasuk program yang dipuji oleh World Bank atau Bank Dunia saat saya berkunjung dengan teman-teman Komisi IX di Amerika. Ini termasuk program kesehatan yang menjadi pilot project bagi negara-negara lain. Selain itu kita butuh masukan dari publik untuk menyempurnakan program ini. Maka Komisi IX DPR RI sangat mendukung bagaimana program JKN makin komprehensif dijalankan ke depan,” tuturnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kediri, Tutus Novita Dewi juga menekankan pentingnya masyarakat untuk mendapatkan edukasi terkait perlindungan kesehatan khususnya melalui Program JKN. Masyarakat juga dihimbau untuk mengoptimalkan penggunaan kanal layanan digital.
”Sebagai peserta JKN perlu memahami juga tentang hak dan kewajibannya. Kami mendorong masyarakat untuk memanfaatkan Aplikasi Mobile JKN untuk memudahkan peserta. Terdapat fitur kartu digital, cek status kepesertaan, perubahan data, skrining riwayat kesehatan, serta antrean online. Melalui fitur tersebut, peserta dapat mengakses layanan administrasi secara mandiri dengan mudah,” tutup Tutus.
