Probolinggo,Sekilasmedia.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota Probolinggo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di ruang sidang utama Gedung DPRD Kota Probolinggo, Rabu (11/03/2026).
Rapat paripurna tersebut dihadiri Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin yang didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Kota Probolinggo Rey Suwigtyo. Turut hadir unsur Forkopimda, para asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, camat dan lurah se-Kota Probolinggo serta dihadiri oleh 30 anggota DPRD.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Probolinggo, Dwi Laksmi Syintha Kusumawardhani, didampingi Wakil Ketua II DPRD Santi Wilujeng. Dalam kesempatan tersebut, Syintha menyampaikan bahwa DPRD telah menerima surat dari Wali Kota Probolinggo terkait penyampaian dokumen LKPJ Tahun 2025 beserta nota penjelasannya.
“DPRD Kota Probolinggo telah menerima materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025 untuk selanjutnya diagendakan pembahasannya dalam rapat-rapat dewan,” ujar Syintha.
Pembahasan LKPJ Wali Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025 akan dilakukan oleh komisi-komisi serta Panitia Khusus DPRD Kota Probolinggo. Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin memaparkan sejumlah hal penting terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun Anggaran 2025.
Dalam penyampaian nota penjelasannya, Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin memaparkan mengenai kondisi demografi serta pengelolaan keuangan daerah. Ia berharap DPRD dapat menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan dengan memberikan masukan konstruktif.
Pemerintah Kota Probolinggo berupaya meningkatkan kinerja yang telah berjalan, meskipun masih terdapat sejumlah tantangan, salah satunya tingkat pengangguran terbuka yang belum dapat dituntaskan secara maksimal. Sebagai langkah strategis, Pemerintah Kota Probolinggo berupaya membuka berbagai program pelatihan keterampilan bagi masyarakat serta mendorong terciptanya peluang kerja baru.
Pemerintah juga mempersiapkan anggaran sebesar Rp 1 miliar untuk program bantuan beasiswa kuliah bagi masyarakat yang membutuhkan sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menekan angka pengangguran di Kota Probolinggo.
