Gresik,Sekilasmedia.com – Komitmen Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani dalam melindungi dan mengelola ekosistem mangrove mendapat apresiasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penghargaan sebagai pembina perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove diserahkan dalam Festival Mangrove Jawa Timur ke-10 di Pantai Panduri, Tuban, Rabu (29/7/2026).
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan diterima Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif yang mewakili Bupati Fandi Akhmad Yani.
Wabup Alif mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan atas komitmen Bupati yang akrab disapa Gus Yani dalam menjaga kelestarian lingkungan, khususnya ekosistem mangrove yang menjadi penyangga kawasan pesisir Gresik.
” Penghargaan ini diberikan kepada Gus Yani sebagai bentuk apresiasi atas komitmen beliau dalam pembinaan, perlindungan, dan pengelolaan ekosistem mangrove di Gresik. Ini menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus menjaga apa yang sudah dibangun,” ujarnya.
Menurut Alif, perhatian pemerintah daerah terhadap mangrove tidak hanya sebatas kegiatan penanaman, tetapi juga memastikan keberlanjutan ekosistem beserta manfaatnya bagi masyarakat pesisir.
” Bagi Gus Yani, mangrove bukan sekadar tanaman yang ditanam lalu selesai. Ada ekosistem yang harus dijaga, ada masyarakat pesisir yang kehidupannya bergantung pada kawasan ini, dan ada masa depan lingkungan yang harus dipastikan tetap lestari,” katanya.
Selain penghargaan kepada Bupati Gresik, Festival Mangrove Jawa Timur ke-10 juga memberikan apresiasi kepada sejumlah kelompok masyarakat di Kabupaten Gresik yang aktif menjaga kawasan mangrove, yakni Pokmaswas Muara Tangguh Desa Pangkahwetan, Pokmaswas Pangkahkulon, Pokja Peduli Lingkungan dan Pelestarian Mangrove Desa Banyuurip, serta Pokwasmas Tirtawening Desa Banyuurip. PT Saka Indonesia Pangkah Limited juga menerima penghargaan atas dukungannya dalam rehabilitasi mangrove.
Penghargaan tersebut menunjukkan bahwa upaya pelestarian mangrove di Gresik melibatkan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.
Berdasarkan Peta Mangrove Nasional 2024 dan 2025, Kabupaten Gresik memiliki kawasan mangrove seluas 3.921,18 hektare yang tersebar di 10 kecamatan. Kawasan terluas berada di Kecamatan Ujungpangkah seluas 2.289,5 hektare, disusul Kecamatan Bungah 555,64 hektare dan Kecamatan Manyar 399,89 hektare.
Ekosistem mangrove memiliki fungsi strategis sebagai pelindung pantai dari abrasi dan intrusi air laut, habitat berbagai biota laut, serta berpotensi dikembangkan sebagai kawasan wisata, penelitian, dan pendidikan.
Wabup Alif menegaskan perlindungan mangrove memerlukan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat pesisir, dunia usaha, akademisi, hingga pemerintah pusat dan provinsi.
” Penghargaan ini untuk Gus Yani, tetapi semangat menjaganya adalah semangat kita bersama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Masyarakat harus dilibatkan karena mereka merupakan bagian penting dari ekosistem pesisir,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengelolaan mangrove juga harus mampu menjaga keseimbangan antara konservasi lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan kawasan yang berkelanjutan.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah Hanifah Dwi Nirwana mengatakan Indonesia memiliki ekosistem mangrove terluas di dunia. Berdasarkan Peta Mangrove Nasional 2025, luas mangrove Indonesia mencapai sekitar 3,45 juta hektare atau sekitar 23 persen dari total mangrove dunia.
Menurut Hanifah, Jawa Timur memiliki luas mangrove sekitar 31.067 hektare sehingga menjadi salah satu provinsi dengan kawasan mangrove terbesar di Pulau Jawa. Karena itu, pengelolaan mangrove perlu dilakukan secara terpadu dengan pendekatan berbasis lanskap dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
” Keberhasilan pengelolaan mangrove memerlukan keterlibatan aktif masyarakat,” ujarnya.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Jumadi juga mengapresiasi kepala daerah yang konsisten mendukung perlindungan ekosistem mangrove. Menurutnya, komitmen jangka panjang pemerintah daerah menjadi salah satu kunci keberhasilan pelestarian kawasan pesisir.
