Kediri,Sekilasmedia.com-Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana memberikan arahan langsung kepada seluruh Kepala Puskesmas dan Camat di wilayahnya untuk konsern dalam menjalankan program prioritas di sektor kesehatan.
Arahan ini diberikan Mas Dhito, sapaan akrabnya, untuk memastikan berbagai program sektor kesehatan bisa berjalan sesuai rencana pembangunan dan memberikan dampak kepada masyarakat.
Pihaknya menjelaskan saat ini Kabupaten Kediri memiliki PR seperti stunting, demam berdarah, TBC, hingga memastikan berjalannya program MBG sebagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Untuk mengoptimalkan program-program ini, Mas Dhito meminta Kepala Puskesmas dan Camat membentuk satgas lintas sektor.
“Saya minta untuk dibentuk satgas di tiap kecamatan, tidak hanya bicara (mengatasi persoalan ) stunting, tapi juga HIV, TBC dan demam berdarah,” terang Mas Dhito usai memberikan arahan di Ruang Joyoboyo Kantor Pemkab Kediri, Senin (3/8).
Usai satgas terbentuk, lanjut Mas Dhito, setiap kecamatan diharapkan memiliki data akurat yang aktual di setiap persoalan. Seperti stunting misalnya, di satu kecamatan orang nomor satu di Kabupaten Kediri ini meminta jumlah anak stunting tahun ini bisa terdeteksi secara tepat.
“Stunting 2025 bulan Agustus di angka 8,07, di Bulan Timbang Februari 2026 di angka 7,54 artinya ada penurunan, saya minta Camat wajib tahu dan secara aktual untuk dihitung betul,” tandas bupati berkacamata tersebut.
Selain stunting, katanya, pengecekan kesehatan lansia secara berkala juga wajib dilakukan oleh Puskemas. Pasalnya, masih ditemukan beberapa lansia belum tersentuh layanan kesehatan karena berbagai persoalan seperti lansia yang belum berKTP Kabupaten Kediri.
Kemudian, terkait penanganan demam berdarah, TBC, serta HIV dalam arahan bupati dua periode ini meminta dilakukan peningkatan tracing atau pelacakan untuk meminimalisir terjadinya penularan.
Pihaknya menegaskan Camat dan Kepala Puskesmas harus melakukan koordinasi secara intensif termasuk melakukan update data secara berkala.
“Camat sama Kepala Puskesmas komunikasinya harus harmonis, saling koreksi boleh karena ini urusan kesehatan,” pungkasnya.
