Gresik,Sekilasmedia.com – Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif mendorong Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam mendukung pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Kabupaten Gresik Masa Bakti 2026–2032 di halaman belakang Kantor Bupati Gresik, Selasa (4/8/2026).
Pelantikan yang dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Gresik tersebut menjadi momentum penguatan peran BPD sebagai lembaga representatif masyarakat desa sekaligus mitra pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Dalam sambutannya, Wabup Asluchul Alif mengucapkan selamat kepada jajaran pengurus DPC Abpednas Gresik yang baru dilantik. Ia menegaskan, pelantikan bukan sekadar agenda seremonial, melainkan awal tanggung jawab besar dalam mengemban amanah masyarakat desa.
“ Pelantikan ini bukan hanya sekadar acara seremonial, tetapi merupakan awal sebuah tanggung jawab yang besar. BPD memiliki posisi yang sangat strategis sebagai representasi masyarakat desa,” ujar Alif.
Menurutnya, BPD tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga berperan sebagai mitra kepala desa dalam merumuskan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Karena itu, hubungan antara BPD dan kepala desa harus dibangun melalui kolaborasi, bukan persaingan.
“ Jangan sampai ada persaingan, apalagi konflik yang menghambat pembangunan. Yang harus kita bangun bersama adalah kolaborasi,” tegasnya.
Wabup Alif juga meminta BPD terus menjadi penyambung aspirasi masyarakat secara objektif serta mengawal penggunaan dana desa agar berlangsung transparan dan akuntabel. Selain itu, BPD didorong berkontribusi dalam penguatan UMKM, ketahanan pangan, peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan pemuda dan perempuan, hingga menjaga kondusivitas desa.
Ia juga mengingatkan pentingnya peningkatan kapasitas anggota BPD agar mampu mengikuti perkembangan regulasi dan teknologi informasi.
“ Teruslah belajar, beradaptasi dengan perkembangan regulasi, memantapkan teknologi informasi, dan memperkuat kompetensi agar BPD semakin profesional,” katanya.
Alif optimistis sinergi antara pemerintah desa, BPD, masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah akan mempercepat terwujudnya desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.
Sementara itu, Ketua DPC Abpednas Kabupaten Gresik periode 2026–2032, HR. Hendry M, mengatakan kepengurusan yang baru akan fokus menjalankan program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa.
Beberapa program yang telah dilaksanakan di antaranya Jaga Desa, Jaga Dapur, pembangunan sumur bor di salah satu desa di Kecamatan Balongpanggang, serta pengusulan 52 siswa jenjang SD hingga SMP sebagai penerima Program Indonesia Pintar (PIP).
“ Ini semua adalah untuk memberikan manfaat kepada masyarakat,” ujar Hendry.
Ke depan, DPC Abpednas Gresik juga berkomitmen mendukung program Nawakarsa Gresik Baru 2026–2030 melalui penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan terus bersinergi bersama kepala desa serta perangkat desa.
Dukungan terhadap keberadaan Abpednas juga disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Gresik, Zam Zam Ikhwan. Ia menilai BPD memiliki posisi strategis sebagai representasi masyarakat desa yang berperan menyerap, mengelola, dan menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus menjadi penyeimbang dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Menurutnya, terdapat lebih dari 1.400 anggota BPD yang tersebar di 330 desa di Kabupaten Gresik sehingga keberadaan organisasi seperti Abpednas sangat penting untuk memperkuat kapasitas, komunikasi, dan kolaborasi antaranggota.
Kajari Gresik menegaskan bahwa Abpednas bukanlah tandingan kepala desa, melainkan mitra kerja dalam membangun desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
