Jember ,sekilasmedia.com– Pemerintah Kabupaten Jember bersama DPRD menyepakati Perubahan APBD (P-APBD) 2026 dalam Rapat Paripurna IV, Senin (14/9/2026) siang.
Rapat tersebut berlangsung di kantor DPRD Jember dengan empat agenda utama yang berkaitan dengan pengesahan perubahan anggaran daerah.
Salah satu agenda rapat yakni penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Jember mengenai Raperda Perubahan APBD 2026.
Selanjutnya, fraksi-fraksi DPRD menyampaikan pendapat akhir sebelum persetujuan bersama terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Jember tahun anggaran 2026.
Agenda terakhir diisi dengan penyampaian pendapat akhir Bupati Jember, Gus Fawait, terkait perubahan anggaran tersebut.
Usai rapat, Gus Fawait mengapresiasi kerja sama antara eksekutif dan legislatif hingga proses pengesahan P-APBD 2026 dapat diselesaikan.
Menurutnya, sinergi tersebut penting untuk mengawal berbagai program pembangunan, terutama yang mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
“Alhamdulillah, program dari pemerintah pusat untuk Jember di sektor pendidikan meningkat pesat. Revitalisasi sekolah kita insya Allah naik lebih dari 100 persen dibanding tahun 2025,” ujar Gus Fawait.
Kenaikan anggaran itu, kata dia, akan diarahkan secara seimbang untuk sekolah negeri dan lembaga pendidikan swasta, mulai jenjang TK, PAUD, SD, hingga SMP.
Gus Fawait juga mengajak anggota DPRD Jember bersama pemerintah daerah aktif menjemput dukungan anggaran ke pemerintah pusat di Jakarta.
Langkah tersebut diharapkan mampu memperbesar peluang Jember memperoleh tambahan pembiayaan pembangunan dari pemerintah pusat.
Sementara itu, terkait sorotan terhadap penyerapan anggaran sejumlah OPD, Gus Fawait menyebut realisasi APBD Jember secara keseluruhan telah mencapai 58 hingga 60 persen.
“Target kami, penyerapan anggaran sampai akhir tahun bisa mencapai 90 hingga 95 persen. Kami akan terus berupaya agar anggaran terserap maksimal,” tegasnya.
Bupati juga menjelaskan, penyesuaian harga bahan bakar dan material menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pengerjaan proyek fisik di lapangan.
Selain itu, efisiensi anggaran yang menghasilkan SiLPA dinilai sebagai hal wajar dalam pengelolaan keuangan daerah. Meski demikian, pemerintah tetap berkomitmen mengoptimalkan penggunaan anggaran.
