Jember ,sekilasmedia.com— Pemerintah Kabupaten Jember terus memperkuat pelayanan langsung kepada masyarakat melalui berbagai langkah di lapangan.
Mulai dari mendatangi warga rentan melalui program Homecare hingga mengerahkan jajaran pemerintahan dalam menangani persoalan yang dihadapi masyarakat.
Pada Jumat (11/9/2026), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jember, Akhmad Helmi Luqman, bersama Camat dan Kepala Puskesmas Jelbuk turun langsung menyisir sejumlah titik di Kecamatan Jelbuk.
Sedikitnya empat hingga lima lokasi menjadi sasaran kunjungan.
Layanan Homecare diarahkan kepada warga yang membutuhkan penanganan khusus, seperti lansia, warga dengan disabilitas mental, serta ibu hamil dengan risiko tinggi.
“Hari ini kami menyisir beberapa lokasi warga yang membutuhkan penanganan khusus, mulai lansia, warga dengan disabilitas mental, hingga ibu hamil risiko tinggi. Salah satunya adalah ibu yang sedang mengandung anak keempat. Harapannya, proses persalinannya nanti bisa berjalan lancar dan selamat,” ujar Helmi.
Kunjungan tersebut merupakan tahap kedua pelayanan Homecare di wilayah Jelbuk.
Setelah kawasan sekitar pusat kecamatan, Pemkab Jember berencana memperluas jangkauan pelayanan hingga wilayah yang lebih terpencil.
Kondisi geografis menjadi salah satu hal yang diperhitungkan dalam pelaksanaan layanan.
Bagi warga yang tinggal di lokasi yang sulit dijangkau kendaraan roda empat, Puskesmas bersama masyarakat setempat menyiapkan tandu untuk membawa pasien menuju jalan utama atau fasilitas kesehatan terdekat apabila membutuhkan penanganan darurat maupun persalinan.
Pemkab Jember juga menyiapkan rencana pemanfaatan rumah warga yang kosong sebagai rumah singgah sementara bagi pasien dan ibu hamil dari wilayah pelosok.
“Kami berkoordinasi dengan Pak Camat dan Dinas Sosial untuk memanfaatkan rumah warga yang kosong sebagai rumah singgah sementara. Langkah ini penting agar warga dari daerah jauh tidak perlu bolak-balik saat mendekati waktu persalinan,” jelas Helmi.
Dalam kunjungan tersebut, Helmi yang mewakili Bupati Jember Muhammad Fawait juga menyampaikan apresiasi kepada tenaga kesehatan dan jajaran Puskesmas Jelbuk yang terlibat langsung dalam pelayanan masyarakat.
Menurutnya, pelayanan publik tidak semata-mata berkaitan dengan penghargaan, melainkan bagaimana pemerintah hadir dan membantu masyarakat secara langsung.
“Penghargaan itu hanya simbol. Yang paling utama adalah hakikat pelayanan itu sendiri, bagaimana kita hadir melayani masyarakat dengan niat ibadah. Saya berharap semangat dan ritme kerja sama antara Puskesmas, Kecamatan, hingga elemen RT/RW ini terus dipertahankan secara konsisten,” tutur Helmi.
Semangat kehadiran pemerintah tersebut juga diterapkan dalam merespons persoalan yang muncul di tengah masyarakat, termasuk kepadatan antrean kendaraan di sejumlah titik pengisian bahan bakar.
Pemkab Jember mengerahkan pimpinan OPD, camat hingga petugas SPPG untuk ikut memantau dan menangani kondisi di lapangan.
Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan, pemerintah tidak cukup hanya memastikan persoalan teknis dapat ditangani.
Kehadiran pemerintah juga harus mampu memberikan ketenangan kepada masyarakat ketika menghadapi kesulitan.
“Masalah ini bukan cuma soal ketersediaan BBM, tetapi bagaimana masyarakat bisa merasakan langsung kehadiran pemerintah saat mereka menghadapi kesulitan di lapangan,” ujar Gus Fawait.
Menurut Gus Fawait, kolaborasi lintas jajaran pemerintahan menjadi salah satu kunci dalam mempercepat penanganan persoalan masyarakat.
Apalagi Kabupaten Jember memiliki wilayah yang luas dengan jumlah penduduk lebih dari 2,7 juta jiwa.
Karena itu, Pemkab Jember menempatkan respons cepat dan keterlibatan langsung aparatur sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah daerah ingin memastikan berbagai persoalan warga dapat ditangani melalui koordinasi yang berjalan dari tingkat kabupaten hingga wilayah paling dekat dengan masyarakat.
Langkah tersebut sekaligus memperlihatkan pola pelayanan yang tidak hanya berpusat di kantor pemerintahan, tetapi bergerak mendatangi warga dan hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan di lapangan.
