Malang,Sekilasmedia.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang terus memperkuat konektivitas wilayah selatan dengan mengusulkan dukungan anggaran pemerintah pusat untuk penanganan sejumlah ruas jalan strategis. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Kabupaten Malang mengajukan tiga usulan peningkatan jalan dengan total kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp125 miliar.
Kepala DPUBM Kabupaten Malang, Khairul Isnaidi Kusuma, S.T., M.T., mengatakan tiga usulan tersebut mencakup ruas Kepanjen-Pagak, Kalipare-Donomulyo, serta akses menuju Pujiharjo hingga terhubung dengan Jalan Nasional.
“Yang kita ajukan ada tiga, Kepanjen-Pagak, Kalipare-Donomulyo, dan ke arah Pujiharjo. Total usulannya sekitar Rp125 miliar,” ujar Khairul, Selasa (1/9/2026).
Dari sejumlah usulan tersebut, DPUBM berharap ruas Kepanjen-Pagak dapat memperoleh alokasi sekitar Rp25 miliar melalui skema Inpres Jalan Daerah (IJD). Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan ruas jalan mulai dari STA 3+100 hingga STA 11.
Khairul menjelaskan, ruas tersebut memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu jalur penghubung menuju kawasan selatan Kabupaten Malang. Saat ini, penanganan jalan hingga STA 3+100 telah dilakukan, sehingga dukungan anggaran dari pemerintah pusat diharapkan dapat memperpanjang pekerjaan hingga STA 11.
“Kalau bisa sampai STA 11, tentu sangat bagus karena akan nyambung dengan jalan yang sekarang sudah kita hotmix. Kalau belum sampai sana, kita akan kolaborasikan dengan APBD,” jelasnya.
Menurut Khairul, strategi tersebut diperlukan agar pembangunan infrastruktur tidak berhenti hanya karena keterbatasan alokasi dari pemerintah pusat. Jika dukungan APBN belum mampu membiayai seluruh kebutuhan hingga STA 11, Pemkab Malang akan melanjutkan penanganannya secara bertahap melalui APBD.
“Jadi ada kolaborasi antara APBN dan APBD. Kalau tahun ini belum sampai, tahun depan kita ajukan lagi kelanjutannya atau kita kolaborasikan dengan APBD,” tegasnya.
Khairul menyebut penguatan jalan di kawasan selatan menjadi bagian dari strategi Pemkab Malang untuk menuntaskan sejumlah poros utama menuju Jalur Lintas Selatan (JLS).
Menurutnya, terdapat empat poros penting yang menjadi perhatian, yakni Kepanjen-Pagak, Kalipare-Donomulyo, poros menuju Pujiharjo, serta ruas Druju-Sendangbiru yang merupakan jalan provinsi.
“Jalan poros ini penting karena ada empat poros menuju JLS yang harus kita kejar. Kita ingin poros-poros ini clear dan selesai,” katanya.
Untuk ruas Kalipare-Donomulyo, DPUBM sebelumnya mengusulkan anggaran sekitar Rp60 miliar. Namun, Khairul menyebut pihaknya tetap akan memaksimalkan peluang mendapatkan dukungan anggaran pusat, meskipun besaran yang nantinya disetujui belum dapat dipastikan.
Sementara untuk akses menuju Pujiharjo, usulan yang diajukan berada di kisaran Rp10 miliar. Ruas ini dinilai penting karena menjadi salah satu akses menuju kawasan selatan sekaligus mendukung konektivitas dengan JLS.
Selain tiga ruas yang diajukan melalui dukungan pemerintah pusat, DPUBM Kabupaten Malang juga tengah menangani ruas Druju-Sendangbiru.
Khairul menyampaikan, pemerintah daerah berupaya mendapatkan kembali dukungan dari Kementerian untuk penanganan ruas tersebut sepanjang sekitar 8 kilometer.
“Druju-Sendangbiru insyaallah kita dapat bantuan dari kementerian lagi, panjangnya sekitar 8 kilometer,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pekerjaan pada sejumlah titik yang sebelumnya mengalami kerusakan, termasuk akibat longsor, juga terus dilakukan. Titik yang sudah memiliki lapisan aspal maupun yang belum secara bertahap ditangani.
Jika rangkaian pekerjaan tersebut dapat dituntaskan, konektivitas jalur selatan Kabupaten Malang akan semakin kuat. Terlebih, ruas Gondanglegi-Balekambang juga tengah dalam proses penanganan dan menjadi salah satu poros strategis menuju kawasan JLS.
“Kalau ini terselesaikan, bagian barat bisa tuntas. Tinggal Gondanglegi-Balekambang yang sudah terjaga,” kata Khairul.
Khairul menegaskan, pembangunan ruas-ruas tersebut tidak hanya berorientasi pada perbaikan badan jalan, tetapi juga memastikan konektivitas antarkawasan hingga menuju JLS benar-benar tersambung.
Untuk ruas Kepanjen-Pagak, misalnya, apabila alokasi IJD yang diharapkan sekitar Rp25 miliar belum mampu menjangkau STA 11, Pemkab Malang akan menerima alokasi sesuai kemampuan anggaran terlebih dahulu dan melanjutkan kekurangannya pada tahun berikutnya.
“Kalau misalnya disetujui sampai STA 8, tidak apa-apa. Kita terima dulu. Nanti tahun 2027 kita ajukan lagi untuk kelanjutannya,” pungkasnya.
