Tulungagung,Sekilasmedia.com -Tulungagung Agenda sidang paripurna sependapat tentang persetujuan semua fraksi, terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 untuk dilakukan evaluasi gubernur dan ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Tulungagung.
Persetujuan tersebut, disampaikan pada sidang Rapat Paripurna oleh DPRD Tulungagung dalam agenda persetujuan bersama tentang Ranperda dalam Perubahan anggaran APBD Tahun 2021 Sabtu (25/9/2021) ,bertempat diRuangan Graha Wicaksana Kantor DPRD Tulungagung
Ketua DPRD Tulungagung Marsono mengungkapkan, rapat paripurna yang kita gelar hari ini berdasarkan hasil musyawarah bersama dalam kesepakatan dengan rapat Musyawarah (Bamus) pada Rabu yang lalu pada (8/9/2021). “Ungkap marsono.
Terkait hasil paripurna, lanjutnya, dapat disimpulkan bahwa semua fraksi pada prinsipnya sependapat dan menyetujui terhadap Ranperda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
“Berdasarkan pendapat akhir pada semua fraksi yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa semua fraksi-fraksi dengan pada prinsipnya sependapat dan untuk meyetujui dari hal 11 (sebelas) catatan , masukan dan saran diantaranya adalah berharap agar Pemkab Tulungagung melakukan penertiban terhadap para pengemis di lampu merah dengan berbagai modus baik pengamen atau modus lainnya.
“Fraksi Gabungan berharap agar ada tambahan anggaran pada Disnakertrans untuk meningkatkan kinerja yang optimal, mengingat Tulungagung adalah basis Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan penyumbang devisa,” kata Nurhamim.
Di tempat yang sama, Bupati Tulungagung Maryoto Birowo mengatakan, adanya keterbatasan anggaran membuat seluruh program dan kegiatan belum tertampung dalam Ranperda perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Maka dari itu pihaknya perlu menyampaikan agar diketahui dan dimaklumi secara bersama
Hal itu Bupati Maryoto menyampaikan dari awak media sangat berterimakasih yang penyampai nya penuh luwes dan bijaksana, dan pihaknya segera menindaklanjuti untuk diterapkan dalam kerja untuk pembangunan.
“Dan tadi sudah saya terima pandangan akhir fraksi yang telah disampaikan dan selanjutnya akan kami tindaklanjuti untuk kami terapkan sesuai dengan apa yang diharapkan masing-masing fraksi,” ucap Maryoto.
Untuk catatan dari Banggar DPRD terkait dengan rekruitmen tenaga PPPK Tahun 2022 pada tenaga guru PJOK dan PAI, pihaknya sudah mengusulkan ke BKN 2 – 3 kali dan berharap Tahun 2022 nanti usulannya bisa diakomodir oleh BKN.
Sebagai Bupati Maryoto juga berharap pelaksanaan kegiatan dan program yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan visi misi Kabupaten Tulungagung.
“Semoga kerjasama yang baik dan harmonis selama ini tetap terjaga dan berlanjut untuk masa-masa yang akan datang guna mewujudkan Tulungagung yang ayem tentrem mulyo lan tinoto,” tutupnya.
Untuk diketahui, hasil pembahasan bersama Banggar DPRD dan TAPD komposisi Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:
1. Pendapatan semula Rp 2.394.260.047.478
Bertambah sebesar Rp 215.704.714.704
Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp 2.609.964.762.182
2. Belanja semula Rp 2.506.260.047.478
Bertambah sebesar Rp 542.484.495.107
Jumlah belanja setelah perubahan sebesar Rp 3.048.744.542.585
Defisit setelah perubahan minus Rp 438.779.780.403
3. Penerimaan pembiayan semula sebesar Rp 120.500.000.000
Bertambah sebesar Rp 326.779.780.403
Setelah perubahan Rp 447.279.780.403
Pengeluaran pembiayaan semula Rp 8.500.000.000
Bertambah sebesar Rp 0
Jumlah setelah perubahaan sebesar Rp 8.500.000.000
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp 438.779.780.403
pembiayaan untuk penyesuaian anggaran tahun ini. “(Mis/adv)
