Mojokerto,Sekilasmedia.com-Rapat paripurna kembali digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto, pada Senin (5/9/2022) di gedung DPRD Kota Mojokerto. dengan agenda penyampaian pandangan umum Fraksi atas Raperda Perubahan APBD Tahun anggaran 2022.
Dalam paripurna kali ini, Pandangan umum dari Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya Deny Novianto, S.T. mengatakan, untuk belanja daerah fraksi partai demokrat memberikan catatan-catatan yang perlu mendapat perhatian.
“Yang pertama, Belanja bantuan sosial hendaknya dihitung ulang pengalokasiannya guna mengantisipasi kenaikan barang dan jasa terutama barang kebutuhan pokok sebagai dampak dari kenaikan bbm. Demikian pula dengan belanja barang dan jasa setiap OPD hendaknya direviu lagi apakah sudah mencukupi dengan adanya kenaikan bbm. Yang kedua, Dinas Pendidikan berkurang lebih dari 3 milyar rupiah, yang meliputi program pengelolaan pendidikan sekolah dasar sebesar 877 juta rupiah dan program pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama sebesar 1,6 milyar rupiah. Mohon penjelasan atas pertimbangan apa sehingga belanja dinas pendidikan mengalami penurunan,” jelasnya.
Lebih lanjut dikatakannya, yang ketiga, Dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman bertambah sebesar 22,8 milyar rupiah. Oleh karena penambahan ini sebagian besar berkaitan dengan pembangunan fisik maka hendaknya dalam pelaksanaannya harus diperhatikan waktu yang tersisa agar semua program dan kegiatan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun 2022 ini sehingga tidak ada lagi pembangunan fisik yang penyelesaiannya harus melewati tahun anggaran berjalan.
“Yang keempat, Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berkurang sebesar 2,6 milyar rupiah. Pada program penanganan bencana berkurang sebesar 6 milyar rupiah, sementara untuk program-program yang lain justru naik. Apa pertimbangannya sehingga belanja program penanganan bencana berkurang sebesar 6 milyar rupiah dan hanya disisakan sebesar 830 juta rupiah padahal kita akan memasuki musim hujan yang tentu rawan akan terjadinya bencana,” ungkapnya.
Masih kata Deny, yang kelima, Dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan mengalami kenaikan sebesar 3,4 milyar rupiah. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan dengan kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dengan rincian kegiatan bangunan gedung tempat kerja bertambah sebesar 957 juta dari yang sebelumnya tidak dianggarkan.
“Apa yang dibangun dalam kegiatan ini, mohon penjelasannya. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting berkurang sebesar 3,8 juta rupiah sehingga menjadi sebesar 175 juta 255 ribu rupiah. Sebaiknya anggaran untuk program ini ditambah untuk bantuan subsidi terhadap kenaikan barang kebutuhan pokok sebagai dampak kenaikan harga bbm,”jelanya.
Sementara itu, Fraksi Golkar dalam Pandangan Umumya yang disampaikan oleh Juru bicaranya Jaya Agus Purwanto menyampaikan ketika mempelajari rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022, maka fraksi partai golkar menyampaikan pandangan umum sebagai berikut :
Anggaran dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman , di mana sebelum perubahan di anggarkan sebesar rp. 226 milyar 743 juta 672 ribu 709 rupiah, dan setelah perubahan mengalami kenaikan yang signifikan menjadi rp. 251 milyar 329 juta 822 ribu 610 rupiah, mohon penjelasan, apa saja yang menjadi prioritas dari anggaran tersebut.
Program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum di mana sebelum perubahan di anggarkan sebesar 2 milyar 613 juta 583 ribu 816 rupiah, dan setelah perubahan mengalami kenaikan sebesar 2 milyar 619 juta 124 ribu 616 rupiah, mohon penjelasan peruntukan anggaran tersebut.
Untuk program pengelolaan sumber daya air ( sda ) yang sebelum perubahan di anggarkan sebesar 2 miliar 356 juta 364 ribu 168 rupiah dan setelah perubahan mengalami pengurangan sebesar 2 milyar 326 juta 649 ribu 168 rupiah, mohon penjelasan mengingat pada saat musim penghujan tiba, air masih banyak yang menggenang di beberapa wilayah yang ada di kota mojokerto.
Untuk program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase di mana sebelum perubahan jumlah belanja di anggarkan sebesar 36 milyar 904 juta 546 ribu 494 rupiah, dan setelah perubahan mengalami kenaikan sebesar rp. 38 milyar 505 juta 913 ribu 102 rupiah, mohon penjelasan bagaimana alokasi anggaran tersebut akan di pergunakan.
Untuk program penataan bangunan dan lingkungannya di mana jumlah belanja sebelum perubahan di anggarkan sebesar 42 milyar 766 juta 718 ribu 335 rupiah, dan setelah perubahan mengalami peningkatan sebesar 56 milyar 34 juta rupiah, mohon penjelasan peruntukan alokasi anggaran tersebut.
Program penyelenggaraan jalan sebelum perubahan mendapat anggaran belanja sebesar 120 milyar 469 juta 170 juta 983 rupiah, dan setelah perubahan terjadi kenaikan sebesar rp. 126 milyar 395 juta 676 ribu 571 rupiah, mohon penjelasan. mengingat masih banyak jalan yang perlu di lakukan perbaikan.
Untuk program perumahan dan kawasan pemukiman kumuh sebelum perubahan di anggarkan sejumlah 3 milyar 827 juta 951 ribu 285 rupiah, mohon penjelasan, mengingat di wilayah kota mojokerto masih banyak warga yang rumahnya tidak layak huni.
“Mohon penjelasan, untuk program perlindungan dan jaminan sosial yang mendapat anggaran sebelum perubahan sejumlah 5 milyar 506 juta 522 ribu rupiah, dan setelah perubahan mengalami kenaikan sebesar 7 milyar 235 juta 989 ribu 429 rupiah. mengingat masih banyak di lapangan di mana penerima bantuan bukan lagi warga yang kurang mampu,” pungkasnya. (Wo/Adv)
