Daerah

Wagub Sumsel Sambut Gagasan Posko Pengaduan Mahasiswa, Dorong Budaya Speak Up

×

Wagub Sumsel Sambut Gagasan Posko Pengaduan Mahasiswa, Dorong Budaya Speak Up

Sebarkan artikel ini
Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang Sambut Gagasan Posko Pengaduan Mahasiswa, Dorong Budaya Speak Up

PALEMBANG, Sekilasmedia.com
Wakil Gubernur Sumatera Selatan, H.Cik Ujang menerima audiensi Ketua Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (EW-LMND) Sumsel, Yoga Aldo Novensi dalam rangka silaturahmi di Ruang Tamu Wakil Gubernur Sumsel Kamis, (19/6/2025).

Melalui ajang silaturahmi tersebut, Yoga Aldo menyampaikan keresahan yang saat ini dialami oleh mahasiswa terkait dengan maraknya kejadian pelecehan seksual dan pungutan liar di lingkungan kampus, akan tetapi masih banyak mahasiswa yang tidak mau angkat bicara. Maka dari itu, LMND Sumsel memiliki keinginan untuk mendirikan Posko Pengaduan Mahasiwa di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang.

BACA JUGA :  Jelang Pengamanan Operasi Lilin Semeru 2023, Polres Pasuruan Gelar Koordinasi Lintas Sektoral

“Saya lihat pak wagub sangat menyambut baik teman – teman mahasiswa, untuk mendengarkan aspirasi kami. Maka dari itu hari ini kami beraudiensi dalam rangka menyampaikan Program Posko Pengaduan Induk Mahasiswa’, tuturnya.

“Posko pengaduan mahasiswa ini tujuannya untuk memberikan fasilitas kepada teman – teman mahasiswa agar mereka mau dan berani speak up terkait dengan hal – hal yang merugikan mahasiswa seperti Pelecehan Seksual dan Pungutan Liar yang sering terjadi dilingkungan Kampus’, tambahnya dengan tegas.

Selanjutnya ia berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat hadir memberikan dukungan dan bantuan dalam mewujudkan keinginan tersebut.

BACA JUGA :  Kunjungi Kecamatan Wonoasih, Wawali Ina Minta Tingkatkan Pelayanan Masyarakat

Menanggapi hal tersebut, Cik Ujang menyampaikan bahwa program yang disampaikan merupakan langkah yang baik dalam mewujudkan Kampus yang bersih dan bebas dari pungli maupun pelecehan seksual. ujarnya.

Posko ini menerima aduan terkait biaya pendidikan yang tidak rasional, pelanggaran hak – hak akademik, serta segala bentuk tekanan dan diskriminasi di lingkungan kampus.

“Tidak hanya menjadi ruang diskusi kritis mengenai kondisi pendidikan tinggi, tetapi juga menjadi momen penting untuk memperkuat solidaritas dan advokasi terhadap persoalan yang dihadapi mahasiswa.
tutupnya.
( L/N)