Malang, sekilasmedia.com – Polemik mengenai Surat Keputusan (SK) kepengurusan Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Demokrat Kabupaten Malang kembali mencuat dalam agenda konsolidasi yang digelar Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Malang di kantor DPC, Minggu (26/7/2026).
Sejumlah ketua PAC mempertanyakan pergantian kepengurusan yang dinilai dilakukan tanpa adanya pemberitahuan maupun komunikasi kepada pengurus yang sebelumnya telah mengantongi SK resmi.
Seperti halnya yang disampaikan Ketua PAC Karangploso, Imam Rifai mengaku kebingungan atas munculnya kepengurusan baru. Menurutnya, hingga saat ini dirinya bersama sejumlah pengurus PAC masih memegang SK yang sah, namun secara tiba-tiba muncul pergantian tanpa penjelasan dari DPC.
“Kami sebenarnya ingin tahu apa kendala yang terjadi. Kami masih memiliki SK yang resmi, tetapi tiba-tiba muncul pergantian tanpa ada pemberitahuan maupun komunikasi. Sampai sekarang pun tidak ada penjelasan,” ujarnya.
Imam juga mengungkapkan bahwa komunikasi antara DPC dan PAC dinilai terputus. Bahkan, sejumlah kegiatan internal partai disebut tidak lagi diinformasikan kepada PAC.
“Selama ini komunikasi sudah tidak ada. Kegiatan internal pun kami sering tidak mengetahui. Undangan konsolidasi hari ini justru kami dapat dari BPOKK, bukan dari DPC melalui grup PAC,” katanya.
Ia berharap ke depan tata kelola organisasi di tubuh Partai Demokrat Kabupaten Malang dapat berjalan lebih baik dengan tetap menghargai keberadaan pengurus di tingkat PAC, ranting hingga anak ranting.
“Kami berharap organisasi ini bisa lebih tertata. Ranting dan anak ranting harus dirawat, dan pengurus yang sudah bekerja juga harus dihargai,” tegasnya.
Menanggapi persoalan tersebut, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Malang, Hadi Mustofa atau yang akrab disapa Gus Top, menegaskan bahwa proses penyesuaian kepengurusan PAC merupakan bagian dari pembinaan organisasi dan mengikuti arahan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Timur.
Menurutnya, terdapat sejumlah PAC yang memang harus dilakukan penyesuaian karena ketua sebelumnya meninggal dunia, mengalami sakit, maupun berhalangan tetap.
“Ini merupakan bagian dari dinamika organisasi. Ada beberapa PAC yang memang harus dilakukan penyesuaian karena ketuanya meninggal dunia, sakit, ataupun berhalangan tetap. Arahan dari DPD memang meminta penyesuaian segera dilakukan,” jelas Gus Top.
Ia menegaskan, kewenangan penerbitan SK PAC sepenuhnya berada di tangan DPD, sehingga DPC hanya menjalankan keputusan yang telah ditetapkan.
“Yang mengeluarkan SK PAC bukan DPC, melainkan DPD. Kami mengikuti keputusan tersebut dan tetap menjalankan fungsi organisasi sebagaimana mestinya,” katanya.
Meski demikian, Gus Top memastikan bahwa pengurus PAC yang telah memiliki SK sebelumnya tetap diminta menjalankan tugas organisasi. “Pengurus PAC yang lama yang sudah mendapatkan SK sebelumnya, tetap kami minta berjalan seperti biasa. Kami minta mulai bekerja untuk mempersiapkan pembentukan kepengurusan hingga tingkat ranting,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Gus Top juga menyampaikan target konsolidasi organisasi yang tengah dilakukan Demokrat Kabupaten Malang. Sesuai jadwal dari DPD, pembentukan kepengurusan ranting ditargetkan rampung paling lambat 15 Agustus 2026, bahkan sebagian PAC menyatakan kesanggupan menyelesaikannya sebelum 10 Agustus.
Setelah peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat, DPC juga akan melakukan turun ke bawah (turba) ke seluruh daerah pemilihan untuk memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat akar rumput.
“Kami menargetkan seluruh struktur organisasi segera terbentuk sehingga persiapan menghadapi Pemilu 2029 semakin matang. Target kami adalah meraih lima kursi DPRD Kabupaten Malang,” pungkasnya.
Penulis : S Basuki
