Mojokerto,Sekilasmedia.com – Penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinilai membutuhkan langkah yang lebih terarah dan melibatkan berbagai pihak. Di tengah tantangan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat, Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto mendorong Pemerintah Kabupaten Mojokerto menyusun strategi terpadu untuk memperkuat pelaku UMKM di daerah.
Dorongan tersebut disampaikan dalam hearing yang melibatkan instansi lintas sektoral. Komisi II menilai pengembangan UMKM tidak cukup dilakukan oleh satu perangkat daerah saja, melainkan membutuhkan kolaborasi agar pelaku usaha mendapatkan dukungan mulai dari produksi, permodalan, pemasaran hingga pemanfaatan teknologi digital.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto Hery Suyatnoko mengatakan UMKM memiliki posisi penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, dukungan pemerintah perlu diberikan secara nyata dan berkelanjutan.
“UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah sangat membutuhkan dukungan nyata melalui sinergi lintas OPD,” ujarnya.
Menurut Hery, penguatan UMKM harus dilakukan secara menyeluruh. Sejumlah perangkat daerah dinilai memiliki peran yang saling berkaitan, di antaranya Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, serta Dinas Komunikasi dan Informatika.
Komisi II mendorong sedikitnya empat fokus utama dalam pengembangan UMKM Kabupaten Mojokerto.
Pertama, peningkatan kualitas produk dan standardisasi. Pelaku usaha perlu mendapat pendampingan terkait legalitas, standar mutu, kemasan, hingga akses bahan baku agar produk lokal mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia sekaligus akses pembiayaan. Pelatihan pengelolaan keuangan, manajemen usaha dan bisnis digital dinilai penting untuk membuat UMKM semakin profesional. Di sisi lain, akses terhadap lembaga keuangan dan program pembiayaan seperti KUR juga perlu diperluas.
Ketiga, menghubungkan UMKM dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Produk kuliner, kerajinan hingga fesyen lokal dapat diperkenalkan melalui berbagai kegiatan pariwisata, pusat oleh-oleh maupun destinasi wisata di Kabupaten Mojokerto.
Keempat, mempercepat digitalisasi dan pemasaran. Pemanfaatan media sosial, marketplace serta strategi digital marketing dinilai dapat membantu produk UMKM menjangkau konsumen di luar wilayah Mojokerto.
Hery menegaskan, pembagian peran antarperangkat daerah harus berjalan beriringan. Disperindag dapat memperkuat sisi produksi dan pasar, Dinas Koperasi dan UKM mendukung kelembagaan serta pembiayaan, Disbudporapar membuka akses melalui sektor pariwisata, sedangkan Diskominfo mendorong transformasi digital.
“Kolaborasi adalah kunci utama. Jika keempat pilar ini berjalan seirama, UMKM Mojokerto pasti naik kelas,” tegasnya.
Komitmen terhadap penguatan UMKM sebelumnya juga disampaikan Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra saat meresmikan Car Free Day Peken Wilwatikta di Jalan RA Basuni, Kecamatan Sooko, Minggu (30/8/2026).
Menurut Gus Barra, keberadaan CFD tidak hanya ditujukan sebagai ruang olahraga dan interaksi masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu wadah untuk memperkenalkan produk UMKM sekaligus mengangkat potensi budaya Kabupaten Mojokerto.
Dengan sinergi antara legislatif, pemerintah daerah, pelaku usaha dan berbagai sektor pendukung, pengembangan UMKM di Kabupaten Mojokerto diharapkan tidak berhenti pada pemberian bantuan. Lebih jauh, UMKM diharapkan mampu tumbuh mandiri, memperluas pasar, menciptakan lapangan kerja dan menjadi penggerak ekonomi masyarakat. (Adv)
