Gresik,Sekilasmedia.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik mulai menyiapkan pelaksanaan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan (ormas), kader, pendamping sosial, aparatur pemerintah, serta mitra masyarakat dalam perbaikan data penerima bantuan sosial (bansos).
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Program Perlinsos Digital di Ruang Putri Cempo, Kantor Bupati Gresik, Rabu (16/9/2026).
Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif mengatakan, pelibatan masyarakat diperlukan karena sejumlah ormas memiliki jaringan hingga tingkat bawah. Jaringan tersebut dinilai dapat membantu pemerintah menjangkau warga yang membutuhkan tetapi belum masuk dalam data perlindungan sosial.
“ Kami berharap agen yang dipilih benar-benar memiliki rasa tanggung jawab dan memahami kondisi masyarakat di lingkungannya. Jangan sampai warga yang memang membutuhkan justru belum masuk data,” kata Wakil Bupati Gresik.
Dalam skema Perlinsos Digital, agen memiliki dua peran utama, yakni membantu mendaftarkan masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial dan menyampaikan sanggahan terhadap penerima bantuan yang dinilai sudah tidak memenuhi persyaratan.
dr Alif menegaskan, keberadaan agen bukan untuk menggantikan mekanisme pendataan formal pemerintah. Agen berfungsi melengkapi proses tersebut melalui partisipasi masyarakat.
“ Prinsipnya harus objektif, bukan subjektif. Agen bukan penentu kelayakan penerima bantuan. Agen membantu pendataan, memberikan informasi, mendampingi masyarakat, dan menyampaikan sanggahan sesuai mekanisme,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan para agen agar tidak menarik pungutan atau menjanjikan bantuan kepada masyarakat. Edukasi dan pendampingan menjadi bagian penting agar warga memahami tahapan Perlinsos Digital.
Menurut Wabup Alif, perbaikan data menjadi penting karena masyarakat yang masuk kelompok Desil 1 hingga Desil 4 di Gresik mencapai 168.909 keluarga atau 530.455 jiwa.
Sementara itu, pada periode Juli-September 2026 tercatat 47.048 keluarga menerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan 64.695 keluarga menerima bantuan Sembako.
“ Yang ingin kita lakukan adalah memperbaiki data bersama-sama. Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Kami meminta kolaborasi seluruh pihak agar data kemiskinan semakin akurat dan bantuan sosial semakin tepat sasaran,” ungkapnya.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik Ummi Khoiroh mengatakan, rapat koordinasi tersebut menjadi langkah awal pembentukan tim pelaksana Perlinsos lintas organisasi perangkat daerah (OPD) sekaligus agen Perlinsos di tingkat masyarakat.
Gresik merupakan salah satu dari 114 kabupaten/kota yang masuk lokasi tahap kedua uji coba Perlinsos Digital.
“ Output yang kami harapkan adalah terbentuknya tim pelaksana lintas OPD dan agen Perlinsos. Melalui agen inilah masyarakat yang membutuhkan dapat dibantu untuk masuk dalam proses pendataan dan pengusulan bantuan sosial,” kata Ummi.
Menurutnya, pendekatan partisipatif diharapkan membuat pendataan lebih sesuai dengan kondisi riil masyarakat. Sasaran program mencakup keluarga rentan dan berpenghasilan rendah, warga yang belum terdaftar dalam Identitas Kependudukan Digital (IKD), penerima bansos yang tidak lagi memenuhi kriteria, serta warga miskin yang belum memiliki IKD.
Tahapan berikutnya meliputi pembentukan tim percepatan pendataan penduduk miskin, peningkatan pendaftaran IKD melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sosialisasi kepada masyarakat, serta bimbingan teknis bagi agen.
Berdasarkan materi rapat, pembentukan tim ditargetkan berlangsung pada September, sedangkan bimbingan teknis bagi agen dijadwalkan pada Oktober 2026.
Pemkab Gresik berharap keterlibatan masyarakat dapat memperkuat sistem perlindungan sosial yang telah berjalan.
Perbaikan data diharapkan tidak sekadar menambah jumlah penerima dalam sistem, tetapi memastikan data pemerintah semakin mencerminkan kondisi warga di lapangan sehingga penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.
