Mojokerto,Sekilasmedia.com-Pemerintah Kota Mojokerto menggelar rapat koordinasi persiapan verifikasi lapangan Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE), Senin (9/11/2026), di Pendopo Sabha Mandala Tama, Balai Kota Mojokerto. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam seluruh proses pembangunan di Kota Mojokerto.
Dalam arahannya, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menegaskan bahwa pelaksanaan PUG bukan semata-mata untuk mengejar penghargaan, melainkan merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam memastikan seluruh masyarakat memperoleh kesempatan dan manfaat pembangunan secara setara.
“Ini bukan perkara mencari penghargaan. Yang pertama harus dipahami, ini adalah sebuah kewajiban. Seluruh pemerintah daerah dalam merencanakan program, membuat kegiatan, hingga melaksanakan pembangunan harus memenuhi prinsip kesetaraan gender,” tegasnya.
Menurut Ning Ita sapaan akrab Wali Kota, pembangunan harus mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Tidak hanya perempuan dan laki-laki, tetapi juga kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, anak-anak, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.
“Salah satu yang sudah kita lakukan adalah dukungan Pemkot Mojokerto terhadap atlet disabilitas melalui penyelenggaraan Pekan Paralimpik tingkat kota sejak 2022. Fasilitasi tersebut menjadi salah satu bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memberikan ruang dan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan potensi dan meraih prestasi,” jelas Ning Ita.
Ning Ita juga mengingatkan seluruh kepala perangkat daerah, camat, dan lurah agar memastikan perspektif gender terintegrasi dalam setiap program dan kegiatan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, hingga pelaporan.
Selain pelaksanaan program, ia menekankan pentingnya kelengkapan administrasi dan dokumentasi. Menurutnya, berbagai upaya yang telah dilaksanakan pemerintah daerah perlu tercatat dan dilaporkan secara jelas dengan mencantumkan aspek Pengarusutamaan Gender.
“Sering kali kita sudah melaksanakan, tetapi laporannya tidak mencantumkan Pengarusutamaan Gender. Akibatnya, apa yang sudah kita kerjakan tidak terbaca dalam penilaian. Karena itu, dokumentasi dan pelaporan harus menjadi perhatian bersama,” pesannya.
Melalui rapat koordinasi ini, seluruh perangkat daerah diharapkan semakin memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, sehingga pelaksanaan PUG di Kota Mojokerto dapat tergambar secara utuh melalui program nyata maupun dokumen pendukung yang disiapkan.
