Gresik,sekilasmedia.com – Dalam rapat paripurna tentang penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap rancangan APBD Tahun 2024, DPRD Kabupaten Gresik menyoroti proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2024 yang disampaikan Bupati sebelumnya.
Rapat paripurna ini berlangsung di gedung DPRD Gresik pada Kamis (2/11/2023).
Ketua DPRD Gresik M. Abdul Qodir mengungkapkan jika pendapat akhir fraksi merupakan kategori pembicaraan tahap awal dan pendapat akhir fraksi ini bagian dari variabel yang akan dibawa dalam finalisasi. Setelah itu, baru paripurna pengambilan keputusan, tahapan ini sesuai tatib yang baru.
Disampaikan juga bahwa dalam postur nota keuangan yang disampaikan oleh Bupati, pendapatan daerah APBD tahun 2024 diproyeksikan Rp. 3.636.534.627.869. Sementara proyeksi belanja daerah ditetapkan sebesar Rp. 3.605.113.188.630.
Namun, dalam pembahasan akhir, terdapat perubahan. Untuk belanja daerah Rp.4.154.063.622.376. Sementara pedapatan daerah diproyeksikan Rp.3.856.642.726.088,19.
Sehingga, mengalami defisit Rp. 294.721.662.013,81,” terang Ketua DPC PKB Gresik ini.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Saidah (Fraksi Gerindra) dalam rapat paripurna mengungkapkan, pandangan akhir (PA) 7 fraksi menyoroti proyeksi pendapatan asli daerah (PAD). Sehingga, postur APBD 2024 turun dibandingkan tahun 2023.
Pendapat akhir fraksi PDIP yang disampaikan Sulisno Irbansyah, bahwa APBD mempunyai peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah Kabupaten Gresik dalam menjalankan fungsi yang baik untuk menunjang pelayanan publik.
Implementasi berbagi macam regulasi untuk meningkatkan pembangunan di berbagai sektor dan pemberdayaan masyarakat.
Fraksi PDIP memandang Pendapatan daerah sangat mungkin dinaikkan potensinya krn seharusnya dalam menentukan perencanaan pendapatan daerah tidak hanya berpendoman pada APBD 2024, namun trend pencapaian tahun-tahun sebelumnýa.
” Dan fraksi PDIP merekomendasikan untuk meningkatkan proyeksi pendapatan dari sektor pajak reklame, pajak perhotelan, pajak restoran, retribusi parkir, restribusi tempat wisata dan pajak serta retribusi lainnya. Terutama munculnya mal-mal baru dan perhotelan justri sisi negatif yang muncul. Selain itu, adanya pabrik-pabrik yang berdiri terutama di kawasan JIIPE seharusnya pemkab Gresik bisa meningkatkan serapan tenaga kerja lokal dan menurunkan angka kemiskinan,” katanya.
Pada kesempatan ini, Suberi saat penyampaian PA Fraksi Partai Demokrat, menegaskan Fraksi Partai Demokrat mendukung tiga prioritas pembanguan yang dicanangkan pemerintah daerah yaitu pengentasan kemiskinan, infrastruktur dan penanggulangan banjir. Dan kami ingin memastikan APBD 2024 benar-benar mengalir untuk pemenuhan pada 3 prioritas secara efektif dan terukur.
Disamping itu, fraksi Partai Demokrat mengutip dari beberapa media sangat mengapresiasi sektor investasi yang cukup tinggi se Jatim namun tidak diikuti dengan peningkatan postur APBD 2024.
” Ini menjadi catatan bagi pemerintah daerah. Apakah mengubah perda RJPMD atau tidak. Fraksi Partai Demokrat secara gamblang menyatakan bahwa tingkat ketergantungan pendapatan daerah yang cukup tinggi terhadap pedapatan transfer dibandingkan dengan peningkatan pendapatan asli daerah yang berbasis kinerja dan potensi daerah. Jika tidak demikian maka kesenjangan yang mencolok kontribusi pendapatan transfer untuk sektor pendapatan. Disamping itu, inflasi jika ada penurunan dana transfer berakibat pada pemangkasan pada pos-pos perbelanjaan daerah. Penurunan alokasi umum dan PAD dalam postur APBD 2024, kali ini dipandang rendahnya kinerja dalam menggali potensi-potensi daerah,” pungkasnya. (rud)
