SURABAYA,Sekilasmedia.com– Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 serentak seluruh Indonesia akan dilaksanakan pada bulan November 2024 (Rabu 27 November 2024) dengan sejumlah opini yang menyelimuti termasuk: tarif money politics serangan fajar apakah naik ataukah turun?
Yang jelas, KPU RI telah mengeluarkan PKPU yang ditanda-tangani pada 26 Januari 2024, dengan tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak dimulai 5 Mei 2024, dengan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan (independen).
Sedangkan pengumuman pendaftaran pasangan Calon Kepala Daerah (Cakada) pada tanggal 24 Agustus sampai 26 Agustus 2024. Kemudian untuk Pendaftaran pasangan Cakada pada tanggal 27 – 29 Agustus 2024, dimana yang setelah dilakukan penelitian akan ditetapkan pada 22 September 2024. Disusul Tahapan kampanye 25 September hingga 23 November 2024, sesuai yang tertera di PKPU 2/2024. Kurang lebih hal tersebut diungkapkan R. Trihar forum Peduli Indonesia Adil Sejahtera (FPI-AS) dalam diskusi terbatas kemarin.
Terlepas semua itu menurut R. Trihar, suara di masyarakat telah dari cukup lama bergulir seperti pada pra Pilkada – Pilkada sebelum-sebelumnya diantaranya mengenai: MAHAR POLITIK untuk Cakada 2024 apakah naik ataukah turun?
Karena beriringan dengan pasca Pemilu Legislatif 14 Februari 2024 dimana rata-rata para Kepala Daerah juga punya gawe memajukan anggota keluarganya untuk menjadi Calon Anggota Legislatif (Caleg) sehingga bisa jadi kekuatan finansialnya berkurang. Misal, Wabup Jombang Sumrambah yang istrinya: Wiwin Sumrambah maju Caleg DPRD Jatim dari PDIP untuk Dapil Jatim 10 yang meliputi Kabupaten/Kota Mojokerto dan Kabupaten Jombang.
Lalu Walikota Kediri yang melakukan ‘persebaran’ Caleg dari keluarganya sendiri, ada yang untuk DPR RI Dapil 6 (Kab./Kota Kediri, Kab./Kota Blitar dan Kabupaten Tulungagung) lalu ada juga yang maju DPR RI Dapil Jatim 8 (Kab./Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kab./Kota Madiun) yaitu Abdul Hakim Bafagih.
Ada juga Prof Dr KH Asep Saifuddin MA (Kiai Asep) ayahanda Gus Barra wabup Mojokerto yang akan maju Cabup Mojokerto 2024, dimana juga baru mengusung sejumlah putranya sebagai Caleg, belum lagi pendanaan untuk membantu berbagai Caleg DPRD Mojokerto dari berbagai partai politik (parpol).
“Persoalan MAHAR Cakada sepertinya sudah bukan menjadi rahasia umum. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah melakukan survei, untuk mahar sekitar Rp. 50 juta – Rp.500 juta untuk tiap satu kursi,” ungkap R. Trihar yang saudaranya orang penting KPK. Tito Karnavian yang saat ini menjabat Menteri Dalam Negeri juga pernah menyampaikan: kalau tidak punya modal minimal Rp.30 Miliar maka sulit untuk maju Cakada.
Siswahyu Kurniawan penulis buku Bung Karno Dan Pak Harto, kurang – lebih sepakat dengan yang disampaikan R. Trihar termasuk mengenai adanya UANG MAHAR untuk Cakada meskipun dalam perkembangannya tidak semua parpol terlibat.
Namun diungkapkannya di berbagai medsos pun sempat mencuat sejumlah pihak yang akan maju Cakada akan tetapi kemudian batal karena dikenai ‘target’ mahal mahar seperti yang pernah dialami Taufik Setyadi dalam Pilbup Jember. Padahal mantan kepala (Administratur) Perhutani KPH Jember yang diantaranya pengelola pantai wisata Tanjung Papuma Jember itu punya sejumlah program bagus untuk Kabupaten Jember, diantaranya Taufik Setyadi tidak akan mengijinkan Jember dikembangkan sektor pertambangan, karena dengan melihat geografisnya lebih jelas merupakan sektor agro.
“Wawasan Pak Taufik Setyadi mengenai sektor agro dan pertanian serta perhutanan, sebenarnya penting untuk dikembangkan bersama kalangan muda dan kepala daerah, sekaligus riil penguatan ketahanan pangan ke depan,” ungkap Siswahyu Kurniawan.
Lalu, batal maju Cakada juga dialami Yan P. Mandenas S.Sos, M.Si, pria kelahiran 26 September 1982, yang ketika itu menjadi anggota DPRP Papua dari Partai Hanura yang akan maju Cabup Biak Numfor namun diurungkan karena adanya mahar.
Yang diantaranya sebab peristiwa tersebut Yan P. Mandenas lantas berpindah parpol ke Gerindra dan terpilih menjadi anggota DPR RI 2019 – 2024 dari Partai Gerindra dari Dapil Papua yang meliputi Kab. Asmat, Kab. Biak Numfor, Kab. Boven Digoel, Kab. Deiyai, Kab. Dogiyai, Kab. Intan Jaya, Kab. Jayapura, Kab. Jayawijaya, Kab. Keerom, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Lanny Jaya, Kab. Mamberamo Raya, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Mappi, Kab. Merauke, Kab. Mimika, Kab. Nabire, Kab. Nduga, Kab. Paniai, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Sarmi, Kab. Supiori, Kab. Tolikara, Kab. Waropen, Kab. Yahukimo, Kab. Yalimo, dan Kota Jayapura.
Bupati Jember periode 2016 – 2021 yang saat ini menjadi Ketua DPW PERINDO Jawa Timur, dr. Hj. Faida, MMR mengaku juga akan dikenai mahar mahal saat akan maju lagi dalam Pilbup Jember 2020. Faida yang kalahiran Malang, 19 September 1968 itu memilih tak mau pakai mahar, lantas maju Cabup melalui jalur perseorangan (independen) meskipun dengan persiapan yang kurang maksimal mengenai jalur perseorangan, hingga kemudian kalah.
Siswahyu Kurniawan yang pernah beberapa kali menjadi tim cagub dan tim cabup, diantaranya bersama Didik Hendro Puspito (yang perna ketua KPUD terbaik dari wilayah daerah-daerah se-Jatim, red.), menyampaikan juga pernah mendengar yang terjadi terhadap sejumlah cagub dan cabup ketika terlibat dalam tim, meskipun tentu saja transaksinya sulit untuk dibuktikan.
“Masyarakat saat ini cenderung kian banyak yang apatis. Diantara mereka tidak peduli bagaimana proses pemilihan akan tetapi ketika terpilih, harus peduli kepada masyarakat. Mereka banyak yang bilang: jaman segini kok masih banyak kemiskinan?” ungkap Siswahyu Kurniawan yang juga penulis buku biografi pelawak nasional Asmuni – Srimulat serta buku biografi Mardjito GA tokoh koperasi nasional yang pernah menjadi Sekjen Induk KUD pusat dan Komisaris Bank Bukopin.
“Melihat fenomena seperti itu, soal mahar Cakada bakal terulang meskipun akan sulit dibuktikan. Geger uang mahar Cakada bakal terjadi lagi,” tandas Siswahyu Kurniawan yang juga pernah mendapat ‘beasiswa’ Community Development di Asian Social Institute (ASI) – Eastern Asian Pastoral Institute (EAPI) Manila Filipina Singapura. Pendapat Anda? Sms atau WA kesini= 081216271926 (Siswahyu).
