Bondowoso, Sekilasmedia.com — Kesenian menjadi salah satu sektor yang perlu diperhatikan di setiap daerah. Kepala daerah memiliki tanggungjawab dalam melestarikan budaya, termasuk kesenian di dalamnya.
Di Bondowoso, kepedulian terhadap seni dianggap rendah. Setidaknya, pasca Bupati Agus Sarosa sampai Bupati Amin Said Husni lengser dari kursi kepemimpinannya. Dua orang penerusnya —KH Salwa Arifin di periode 2018-2023; dan KH Abdul Hamid Wahid yang menjabat sejak 2025— dianggap tak sepadan pendahulunya.
Banyak keluhan dari pelaku seni di era kepemimpinan Ra Hamid, yang baru memimpin kurang dari setahun. Junaidi, ketua Grup Apresiasi Seni (GAS) Bondowoso menyatakan, pagelaran seni belakangan ini inkonsistensi. Dimulai sejak era Bupati Salwa Arifin.
“Dulu zaman Bupati pak Mashoed juga pak Agus Sarosa, untuk perayaan tragedi gerbong maut rutin di bulan November” katanya usai Festival Ki Ronggo, Jumat (5/12/2025) malam.
Menurut Bang Jun, sapaan akrabnya, festival Hari Jadi Bondowoso (HARJABO) pertama kali digelar di era Bupati Mashoed. Dulu rutin dilaksanakan setiap Agustus, sebelum diubah istilahnya menjadi festival Ki Ronggo beberapa tahun lalu. “Itu juga rutin dilakukan pak Amin,” ucapnya.
Plt. Kepala Disparbudpora Bondowoso, Andrie Antio Zola menyebut festival Ki Ronggo tahun ini dilaksanakan pada Desember. Sebab, pihaknya tidak ingin kegiatan hanya terpusat di Agustus saja. “Jadi kita bagi, sehingga masyarakat Bondowoso bisa menikmati hiburan kesenian sepanjang tahun,” ujarnya, pasca kegiatan festival Ki-Ronggo.
Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Sinung Sudrajad juga menaruh atensi tinggi terhadap kesenian lokal. Dia menilai, festival Ki Ronggo hanyalah event lokal. “Itu hanya sebatas hiburan untuk masyarakat,” terang Sinung saat ditemui di kediamannya, Sabtu (6/12/2025).
Bondowoso menyandang predikat Unesco Global Ijen Geopark (UGG) sejak tahun 2023. Sinung merasa status itu belum dioptimalkan. Padahal, predikat itu seharusnya bisa menggiring wisatawan agar tinggal lebih lama di Bondowoso. Efeknya, dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
Sementara yang terjadi sekarang sebaliknya. “Wisatawan datang hanya hitungan jam, kemudian naik ke Kawah Ijen, terus hilang. Seni tradisi seharusnya mampu menjadi magnet agar mereka long stay di Bondowoso,” kata legislator PDIP tersebut.
Wakil Rakyat dari Kelurahan Nangkaan itu menjabarkan, banyak seni lokal yang bisa ‘dijual’ kepada para pelancong. “Seperti Tari Pojien, Topeng Konah, Gelundeng, dan Totak Dere yang banyak hidup di desa-desa. Tetapi itu tak muncul dalam event resmi pemerintah,” sesalnya.
Sinung menceritakan pengalaman pribadinya empat tahun lalu. Saat ia mengadakan seni pertunjukan dadakan Tari Pojien di Desa Karangsengon, Kecamatan Klabang. Pagelaran itu guna menyambut para wisatawan. Termasuk videografer dari Los Angles, America bernama Daniel. Pertunjukan tersebut seluruhnya dilakukan oleh komunitas kesenian The Hills of Java, tanpa atensi pemerintah.
Namun Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Bondowoso percaya diri, bahwa mereka telah merangkul ekosistem kesenian dengan baik. Kabid Kebudayaan Disparbudpora Bondowoso, I Gede Budiawan mengklaim banyak kegiatan seni yang telah digelar sepanjang 2025. “Tidak melulu event saja. Kita juga ada pembinaan, ada sosialisasi terkait jagad budaya,” kata Gede.
Gede mencontohkan pola kolaborasi Pemkab Bondowoso dengan GAS dalam memperingati festival Ki Ronggo dan Tragedi Gerbong Maut. “Termasuk sanggar di sekolah-sekolah selalu kita libatkan,” akunya.
Namun, kolaborasi Pemkab dengan GAS juga tak selalu disambut positif. Ahmad Nur Muzayin, pemerhati budaya asal Kecamatan Klabang menilai kerjasama itu kurang adil. Menurutnya, Pemkab kurang merata dalam memperhatikan pelaku seni. Dia mengkritik Pemkab yang merangkul GAS saja. “Seniman-seniman desa itu mampu. Mereka punya skill dan keseniannya beraneka ragam,” ungkapnya.
Muzayin berpendapat, kondisi ini bisa menciptakan kecemburuan sosial antar pelaku seni. Padahal, Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid ingin agar seni menjadi pondasi pemantik persatuan. “Tugas kita adalah meneruskan warisan itu dengan menjaga kerukunan, melestarikan budaya, membangun karakter generasi muda, dan mendorong pembangunan daerah,” kata Bupati dalam sambutannya, Jumat (5/12/2025).
Sementara itu, Disparbudpora mengakui jika di beberapa desa sudah mempunyai program Desa Budaya. Pihaknya membina rutin dengan menyesuaikan anggaran yang ada. “Jadi, seperti tahun ini misalnya, selain kepada sanggar, kita juga melakukan pembinaan kepada desa-desa budaya yang sudah dicanangkan di Bondowoso,” ujar Gede.
Di atas panggung, Bupati Hamid melayangkan kabar positif bagi para seniman dan masyarakat. Namun di atas kertas, ternyata kepedulian itu tidak tersalurkan. Sinung Sudrajad menyebut, hingga kini, Bupati belum menindaklanjuti Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Kearifan Lokal. Perda itu disahkan sejak 21 Maret 2025. “Sampai Desember ini belum ada Perbup yang dibuat untuk menindaklanjutinya,” ungkap Sinung.
Tanpa Perbub, kata Sinung, berbagai agenda kebudayaan tidak akan memiliki fondasi kuat. “Semangat Perda adalah menjadikan masyarakat bukan hanya sebagai penikmat, tetapi juga pelaku yang mendapatkan manfaat ekonomi,” ulasnya.
Nihilnya peraturan resmi itu membuat banyak situs kultural penting Bondowoso diabaikan, seperti makam Singo Ulung di Desa Blimbing, Kecamatan Klabang. “Kalau situs budaya saja tidak terawat, bagaimana kita bisa bicara pelestarian jangka panjang?” sindir Muzayyin.
Ia mengakui bahwa festival Batik juga festival Ki Ronggo yang diselenggarakan Pemerintah memang kegiatan positif, mampu melestarikan budaya daerah di samping juga mendongkrak ekonomi kreatif lokal. “Tapi itu baru pintu depan. Akar kesenian Bondowoso ada di desa-desa, bukan hanya di panggung besar,” pungkasnya. (rif)
