Jember,sekilasmedia.com- Adanya banjir yang terjadi di beberapa titik di Jember hingga masuk ke pemukiman rumah warga beberapa pekan lalu, Komisi D DPRD Jawa Timur akan segera menangani permasalahan tersebut.
Anggota Komisi D DPRD Jatim, Drs H. Satib, M.Si bersama anggota lainnya, serta UPT Dinas PU Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jawa Timur Lumajang, mencari solusi terkait persoalan banjir luapan sungai yang berada di wilayah tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
H. Satib menyebut, kali ini dalam monitor penanganan terjadinya banjir di beberapa tempat yang parah, seperti di belakang Perumahan Makam Pahlawan, samping RS Paru, di Kemuning dan Jalan Sumatera Sumbersari.
“Kapasitas hujan dari tahun ke tahun selalu meningkat dan ekstrim. Kita ingin tahu, mana perencanaan kedepan,” kata H.Satib.
“Khusus daerah di belakang perumahan Makam Pahlawan Patrang, Dinas SDA agar segera menangani itu, karena dikuatirkan ada banjir susulan. Dinas SDA harus segera pasang bronjong, dan tadi dijanjikan akan segera ditangani,” sambungnya.
Sedangkan banjir yang terjadi di sekitar sungai RS Paru Patrang yang juga menggenangi sejumlah rumah warga, itu diakibatkan karena luberan yang berasal dari tebing yang belum dipasangi plengsengan atau Tembok Penahan Tanah (TPT).
“Saya juga minta Dinas SDA, memprogramkan 2026 di pasang dan kedepan akan kita cek kaitan aggaran. Mudah-mudahan 2026 ini bisa ditangani dan jika hujan 2027 sudah bisa kita antisipasi banjirnya,” ungkapnya.
Termasuk banjir yang terjadi di rumah warga yang berada di pinggir Sungai Bedadung Jalan Sumatera Sumbersari, politisi Gerindra meminta Dinas SDA untuk ditangani secara optimal, karena juga termasuk wilayah kerjanya.
“Namun akan menjadi sulit disitu, karena di rumah warga terdampak banjir berada di sepadan sungai. Kita sarankan pemilik rumah, agar pindah lokasi,” pintanya.
“Sama seperti yang di belakang perumahan makam pahlawan, rumah yang kebanjiran juga berada di sepadan sungai. Diaturan sudah jelas, mendirikan bangunan di sepadan sungai tidak boleh. Jadi pemerintah simalakama, mau dibantu tapi menyalahi aturan,” lanjutnya.
Anggota Komisi D DPRD Jatim menilai, adanya banjir luapan sungai di Jember ini juga dikarenakan banyaknya perubahan peruntukan sepadan sungai di hulu, sehingga ini mempercepat terjadinya banjir.
“Harus berubah ada tanaman keras di hulu. Kita ingin masyarakat sadar fungsi sungai, agar resapan betul-betul bisa menahan,” pungkasnya.
Jadi dalam monitoring kali ini, Komisi D DPRD Jatim bersama UPT Dinas PU SDA Jatim di Lumajang, mencari solusi dan segera menindaklanjuti, agar sungai yang masuk wilayah Pemprov Jatim tidak banjir dan meluap lagi ke rumah warga.
