Daerah

Akademisi UIN KHAS Jember Apresiasi Program Home Care Pemkab Jember yang Pro Rakyat tak Mampu

×

Akademisi UIN KHAS Jember Apresiasi Program Home Care Pemkab Jember yang Pro Rakyat tak Mampu

Sebarkan artikel ini
Hasan Basri, Ketua Progam Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN KHAS Jemberm. (foto dokumen pribadi)

 

Jember ,sekilasmedia.com– Program Home Care Pemerintah Kabupaten Jember mendapat dukungan dari kalangan akademisi. Program itu dinilai memiliki tujuan mulia dalam memperluas akses pelayanan kesehatan masyarakat.

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, Achmad Hasan Basri, menilai layanan tersebut penting bagi warga yang kesulitan menjangkau fasilitas kesehatan.

Menurutnya, kehadiran pemerintah melalui pelayanan kesehatan merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memenuhi hak dasar masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan.

“Pada prinsipnya saya mendukung Program Home Care apabila memang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan mereka yang memiliki keterbatasan memperoleh akses layanan kesehatan,” ujar Hasan Basri, Selasa (4/8/2026).

BACA JUGA :  Kiai Azaim Beri Tausiyah Dzikir dan Sholawat Diawal Pergantian Tahun Baru Islam 1448 H

Ia menegaskan, pelaksanaan program harus tepat sasaran, profesional, transparan, serta berkelanjutan agar manfaatnya benar-benar dirasakan kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Hasan Basri menilai kunjungan tenaga kesehatan ke rumah pasien dapat memperluas akses layanan bagi lansia, penyandang disabilitas, keluarga berpenghasilan rendah, serta pasien dengan mobilitas terbatas.

“Pelayanan kesehatan di rumah merupakan langkah yang baik, tetapi kualitas pelayanan, kemampuan tenaga medis, dan sistem rujukan tetap harus dijaga agar masyarakat memperoleh pelayanan yang aman dan sesuai standar,” katanya.

BACA JUGA :  TNI Polri Bersama Warga Dengan Sigap Bantu Bersihkan Material Tanah Longsor

Selain memperluas layanan kesehatan, program tersebut dinilai mampu menghadirkan keadilan sosial karena menjangkau masyarakat yang selama ini terkendala faktor ekonomi maupun geografis.

“Prinsip Tasarruful imam ‘ala ar-ra’iyyah manuthun bil mashlahah menegaskan bahwa setiap kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, terutama mereka yang paling membutuhkan,” jelasnya.

Hasan Basri juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap kompetensi tenaga kesehatan, kualitas pelayanan, serta mekanisme rujukan agar standar medis tetap terjaga.

“Program ini harus terus dievaluasi agar pemerintah mengetahui apa yang masih kurang, apa yang perlu diperbaiki, dan apa yang perlu ditambahkan sehingga kualitas pelayanan kesehatan terus meningkat,” pungkasnya.