Bondowoso,Sekilasmedia.com-Fraksi Partai Golkar DPRD Bondowoso memberikan perhatian khusus terhadap alokasi anggaran sektor kesehatan dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2026. Sorotan diarahkan pada kebutuhan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), terutama pengadaan alat kesehatan, kapasitas ruang Intensive Care Unit (ICU), ketersediaan tempat tidur pasien, serta sarana dan prasarana penunjang pelayanan.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Bondowoso, H. Kukuh Rahardjo, S.T., MM.T., menilai pengadaan alat kesehatan harus dilakukan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan pelayanan masyarakat. Peralatan yang dianggarkan harus benar-benar mendukung pelayanan medis yang dibutuhkan dan memiliki tingkat urgensi tinggi.
“Pengadaan alat kesehatan harus dilakukan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan pelayanan masyarakat, terutama terhadap peralatan yang secara langsung mendukung pelayanan medis yang sangat dibutuhkan dan memiliki tingkat urgensi tinggi,” kata Kukuh dalam Berkas Dokumen PU Fraksi Golkar terhadap Rancangan Perubahan APBD Bondowoso 2026, Jumat (4/9/2026).
Menurut Fraksi Golkar, perhatian terhadap RSUD tidak cukup hanya diarahkan pada pengadaan peralatan medis. Kapasitas ruang ICU dan ketersediaan tempat tidur juga menjadi bagian penting yang harus diperhitungkan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas anggaran.
Kukuh menyampaikan, penambahan kapasitas ICU dan tempat tidur diperlukan untuk mengantisipasi kebutuhan pasien sekaligus mengurangi keterbatasan daya tampung rumah sakit.
“Penambahan kapasitas tersebut penting untuk mengantisipasi kebutuhan pasien, mengurangi keterbatasan daya tampung, serta memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang cepat, aman dan berkualitas,” ujarnya.
Fraksi Golkar juga meminta agar sarana dan prasarana kesehatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan. Artinya, belanja sektor kesehatan harus diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak dan memberikan dampak langsung terhadap masyarakat.
Bagi Fraksi Golkar, alokasi anggaran untuk RSUD harus memiliki orientasi yang jelas. Anggaran tidak semata-mata diukur dari besarnya belanja, tetapi dari kemampuan belanja tersebut meningkatkan mutu pelayanan dan memenuhi kebutuhan pasien.
“Kami meminta agar alokasi anggaran untuk RSUD benar-benar diarahkan pada kebutuhan yang paling prioritas dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan mutu pelayanan serta pemenuhan kebutuhan pasien,” tegas Kukuh.
Fraksi Golkar menempatkan keselamatan pasien sebagai salah satu prinsip utama dalam investasi pemerintah daerah di bidang kesehatan. Karena itu, setiap kebijakan anggaran di RSUD harus memperhatikan peningkatan kapasitas pelayanan sekaligus kemudahan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
“Prinsipnya, investasi pemerintah daerah di bidang kesehatan harus berorientasi pada keselamatan pasien, peningkatan kapasitas pelayanan dan kemudahan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan,” lanjutnya.
Sorotan terhadap sektor kesehatan tersebut menjadi bagian dari catatan Fraksi Golkar dalam pembahasan P-APBD 2026. Sebelumnya, Fraksi Golkar juga menegaskan bahwa perubahan APBD tidak boleh hanya dimaknai sebagai perubahan angka anggaran. Setiap tambahan belanja harus memiliki argumentasi kebutuhan yang jelas, indikator kinerja terukur, serta target output dan outcome yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, Fraksi Golkar meminta pembahasan anggaran kesehatan dalam P-APBD 2026 benar-benar diarahkan pada kebutuhan konkret masyarakat. Pengadaan alat kesehatan, penambahan kapasitas ICU, ketersediaan tempat tidur dan sarana pelayanan harus ditempatkan dalam skala prioritas agar perubahan anggaran memberikan dampak nyata terhadap kualitas pelayanan kesehatan di Bondowoso.
