MOJOKERTO, Sekilasmedia.com – Menghadapi keterbatasan anggaran pembangunan, Pemerintah Kota Mojokerto dituntut semakin inovatif dalam menggali sumber pendapatan baru. Optimalisasi aset milik daerah hingga kolaborasi dengan sektor swasta menjadi strategi yang didorong Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, untuk memperkuat kemandirian fiskal.
Dorongan tersebut disampaikan Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota Mojokerto, ketika membuka Forum Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Peningkatan Transparansi Pengelolaan Keuangan melalui Digitalisasi dan Creative Financing di Sunrise Hotel, Kota Mojokerto, Sabtu (31/10/2026).
Dalam kesempatan itu, Ning Ita menekankan bahwa pemerintah daerah tidak bisa terus bergantung pada alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Terlebih, adanya pengurangan transfer anggaran dalam dua tahun terakhir mengharuskan daerah mencari terobosan agar program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Menurutnya, kreativitas dalam mengelola potensi daerah menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan kemandirian keuangan.
“Daerah harus mampu mewujudkan pemerintahan yang mandiri secara fiskal. Maka upaya yang harus dilakukan adalah kita harus berpikir kreatif, memaksimalkan potensi, merealisasikan hasil dalam creative financing,” tutur Ning Ita.
Salah satu potensi yang dinilai belum sepenuhnya tergarap adalah aset milik pemerintah daerah. Lahan maupun bangunan yang belum dimanfaatkan secara optimal dapat dikelola atau disewakan sehingga memberikan kontribusi tambahan bagi PAD.
Untuk itu, Ning Ita meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lebih proaktif menginventarisasi sekaligus mempromosikan aset yang memiliki nilai ekonomi. Dengan informasi yang disampaikan secara luas, masyarakat maupun pelaku usaha dapat mengetahui peluang pemanfaatan aset tersebut.
“Kalau kita punya aset, tetapi tidak mengiklankan untuk disewakan, publik tidak tahu. Informasi harus kita gencarkan. Ini bagian dari creative financing, memanfaatkan aset-aset milik pemerintah daerah untuk menghasilkan PAD,” jelasnya.
Selain optimalisasi aset, Pemkot Mojokerto juga mendorong pemanfaatan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Melalui skema tersebut, pemerintah dapat menggandeng pihak swasta dalam mendukung pembangunan maupun pengelolaan aset daerah tanpa sepenuhnya membebani APBD.
Penguatan tata kelola keuangan juga menjadi perhatian. Pemkot Mojokerto terus mengembangkan digitalisasi transaksi pemerintahan melalui penerapan SP2D Online dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Langkah ini diharapkan mampu menciptakan pengelolaan keuangan yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel.
Forum koordinasi yang dihadiri perwakilan 11 pemerintah kabupaten/kota tersebut juga menjadi ruang berbagi pengalaman dan bertukar gagasan mengenai strategi peningkatan pendapatan daerah.
Ning Ita berharap forum ini dapat melahirkan inovasi serta memperkuat kolaborasi antardaerah. Ia juga meminta seluruh perangkat daerah tidak terpaku pada pola kerja konvensional, tetapi berani memanfaatkan peluang dan potensi yang tersedia.
Dengan demikian, keterbatasan anggaran bukan menjadi alasan untuk memperlambat pembangunan, melainkan momentum bagi pemerintah daerah untuk semakin kreatif, mandiri, dan optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
