Mojokerto,Sekilasmedia.com–Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 digelar DPRD kota Mojokerto. Rapat berlangsung di ruang rapat DPRD Kota Mojokerto, jalan Gajahmada, No 145. Sabtu (21/5/2022) malam.
Seperti diketahui, rapat paripurna kali ini langsung dipimpin Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto, SH didampingi Wakil Ketua Sonny Basoeki Rahardjo, S.H., M.H. dan H. Junaedi Malik, S.E. Serta dihadiri Walikota Mojokerto Ika Puspitasari, Forkopimda Kota Mojokerto, OPD, Camat serta Lurah Se- Kita Mojokerto.
Sunarto, ketika memimpin rapat paripurna mengatakan, untuk penyampaian pemandangan umum Fraksi akan disampaikan melalui juru bicara masing- masing dari 6 Fraksi.
Dijelaskan Sunarto, dari Fraksi Gerakan Keadilan Pembangunan dengan Juru Bicara H. Mochamad Harun, SH., Fraksi PDI Perjuangan dengan juru bicara Moch. Rizky Fauzi Pancasilawan, SH., Fraksi Partai Golkar dengan juru bicara Riza Ibnu Yulianto, SE., Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dengan juru bicara H. Wahju Nur Hidajat, SH., Fraksi Partai Demokrat dengan juru bicara Deny Novianto, ST., dan Fraksi Partai Amanat Nasional dengan juru bicara Mulyadi, SH.
Sementara juru bicara dari Fraksi Golkar Riza Ibnu Yulianto, SE. menyampaikan dalam paripurna kali ini, bahwa perlu adanya peningkatan pembinaan UKM, selain itu juga termasuk peningkatan infrastruktur yang berkualitas, masalah layanan dasar/publik tata kelola SDM aparatur, dan penyelenggaraan pemerintahan, Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, dan masalah pandemi covid-19, perlu perhatian yang maksimal dari pemerintah daerah.
Tidak hanya itu, pemerintah Kota Mojokerto juga di harapkan lebih ketat lagi mengawasi program yang dikerjakan masing-masing Perangkat Daerah. Penyerapan anggaran harus bisa maksimal dan SILPA tidak lagi besar. Rencana kerja harus mengacu pada anggaran yang sudah ada dan tepat sasaran,” terangnya.
Ditempat yang sama, Fraksi Partai Golkar berpesan agar pemkot untuk tetap mewaspadai dan mengantisipasi karena pandemic Covid-19 pada tahun ini masih belum hilang. Tujuannya agar tidak ikut mempengaruhi capaian pendapatan daerah secara signifikan”. Ujar Riza Ibnu.
Berbeda dengan Fraksi Demokrat, dengan juru bicara Deny Novianto, ST. malah memberikan apresiasi kepada Pemkot Mojokerto, untuk kesekian kalinya Pemerintah Kota Mojokerto memperoleh predikat/opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Prestasi ini harus terus dipertahankan,” pintanya.
Selain itu, lanjutnya, untuk program kegiatan yang pelaksanaanya belum maksimal, perlu dicari kendala-kendalanya sebagai topik pembahasan, kita sudah difasilitasi suatu agenda pembahasan bersama yaitu evaluasi LPPA,” kata Deni.
Dengan demikian hal-hal yang menyangkut problematika pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, Fraksi kami sepakat untuk membahasnya langsung dalam Rapat Kerja antara Badan Anggaran DPRD Kota Mojokerto dan Tim Eksekutif Pemerintah Kota Mojokerto sebagaimana agenda pembahasan yang sudah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Mojokerto,” tandasnya.
Sementara dari Fraksi PKB melalui juru bicaranya Wahyu Nur Hidayat, menyampaikan beberapa catatan atas rancangan laporan keterangan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kota Mojokerto tahun anggaran 2021, diantara melihat beberapa proyek besar dipenghujung tahun 2021 yang belum terselesaikan.
Seperti, proyek saluran air dijalan Mojopahit, Revilutasi tugu alun-alun, taman budaya dikawasan wisata bahari Mojopahit, hal ini perlu ada pembenahan secara maksimal,” pungkasnya. (wo/adv)
