Blitar, Sekilasmedia.com-Puluhan Massa Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) melakukan aksi lanjutan dengan mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Kamis (22/06/2023).
Ada beberapa tuntutan yang di suarakan. Diantaranya, menuntut Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik), Adi Andaka untuk mundur, pendidikan gratis bagi masyarakat, dan usut tuntas dugaan penyelewengan dana pendidikan di Kabupatan Blitar.
Jaka Prasetya selaku Ketua GPI menyebut, aksi lanjutan ini dilakukan, karena tuntutan yang dilayangkan dalam aksi sebelumnya tidak digubris oleh Pemerintah. Massa GPI tetap menuntut Kadisdik untuk mundur karena dinilai tidak memiliki keilmuan atau background ke pendidikan.
Massa juga menuntut pengusutan tuntas berbagai penyelewengan di lingkup pendidikan di Kabupaten Blitar, diantaranya adalah pungli yang selalu menghantui orang tua murid.
“Bebaskan orang tua murid dari segala pungutan yang ada. Kalau Kepala Dinas yang baru ini gak bisa menyelesaikan itu, lebih baik mundur. Dinas Pendidikan ini gudangnya uang, masa orang tua masih disuruh bayar ini itu. Harusnya bisa ditanggung negara sepenuhnya,” ujar Joko.
Selain itu, ada tuntutan segera dihapuskannya acara Wisuda Purnawiyata yang sangat membebani orang tua murid. Joko mengatakan, selain tidak ada gunanya, acara itu bisa menjadi ladang penyelewengan dana.
“Itu sangat membebani, orang mau lulus masih dimintakan uang yang jumlahnya besar pula. Gak ada substansinya sama sekali, gak ada gunanya. Selain itu, acara seperti itu, rawan adanya penggelapan dana. Jadi kami tuntut tahun depan, tidak ada lagi acara seperti itu,” tegas joko.
Setelah sekian lama melakukan aksi, massa kecewa tidak ada satu pun jajaran Dinas Pendidikan yang mau keluar untuk melakukan dialog. Sementara pihak Dinas Pendidikan hanya berkenan menemui 20 perwakilan massa aksi di dalam Kantor Dinas, namun massa aksi menolaknya. Akhirnya massa aksi melakukan aksi bakar spanduk.
Sementara melalui sambungan telpon ditanya terkait tuntutan unjuk rasa masa GPI, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Adi Andika mengatakan bahwa baru menjabat di Dinas Pendidikan dan sudah berusaha profesional dalam bekerja.
“Dinas Pendidikan sudah bekerja secara profesional mas, dan terkait permintaan copot mencopot jabatan itu bukan kewenangan saya dan jabatan saya itu adalah ranahnya pimpinan mas. Kalau terkait acara wisuda ini sebenarnya bentuk apresiasi keberhasilan anak didik atas kelulusannya itu pun kebanyakan sekolah swasta, kalau sekolah negeri tidak semua dan hanya sederhana di sekolah,” kata Adi Andaka melalui sambungan telpon. ddg
