Tebing Tinggi,Sekilasmedia.com-Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Tebing Tinggi menggelar Dialog Kebangsaan dengan tema “Setahun Memimpin, Saatnya Pemuda Bicara: Kritik, Data, dan Solusi” di Vestor Kopi Tebing Tinggi, Jumat (13/02/2026).
Kegiatan ini merupakan bentuk nyata peran mahasiswa sebagai kontrol sosial, sekaligus ruang refleksi kritis atas satu tahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tebing Tinggi.
Dalam dialog kebangsaan, GMNI dan IMM memaparkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 76,73, yang berada pada kategori “Baik”. Namun, mahasiswa menilai bahwa hasil tersebut belum dapat dijadikan alasan untuk berpuas diri, karena masih terdapat berbagai sektor yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Beberapa sektor yang disoroti secara kritis antara lain penguatan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat, serta minimnya ruang partisipasi pemuda dalam proses pembangunan kota, agar sejalan dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tebing Tinggi. “Mahasiswa tidak hadir sebagai oposisi, tapi mitra kritis yang berbicara berdasarkan data dan solusi,” tegas GMNI dan IMM.
Dialog ini hadirkan Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE., Sebagai akademisi, yang memaparkan analisis objektif terkait indikator keberhasilan kepemimpinan daerah dari perspektif ekonomi dan tata kelola pemerintahan. Selain itu, Rio Samuel Manurung selaku aktivis Cipayung menyampaikan pandangan kritis mahasiswa dan pemuda, dengan menekankan pentingnya keberpihakan kebijakan kepada rakyat dan generasi muda.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh kelompok mahasiswa Cipayung Plus, perwakilan BEM, alumni GMNI dan IMM, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi. Selain itu, hadir pula unsur kepolisian yang diwakili langsung oleh Kasat Intelkam, serta Ketua Bawaslu Kota Tebing Tinggi, sebagai bentuk perhatian lintas sektor terhadap suara kritis mahasiswa dan pemuda.
GMNI dan IMM berharap dialog kebangsaan semacam ini dapat terus diselenggarakan secara berkelanjutan, sehingga seluruh ide, gagasan, kritik, dan solusi yang lahir dapat menjadi bahan kajian strategis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih transparan, inklusif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
