Medan,Sekilasmedia.com-Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan menjadi sasaran aksi demonstrasi Aliansi Masyarakat Pemerhati Hukum (AMPH) pada Selasa, (13/5/2026), Massa menuntut evaluasi total terhadap pelaksanaan Ujian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih yang dinilai sarat kejanggalan.
Aksi dipimpin oleh Azli Ritonga sebagai pimpinan aksi, dengan Aqsha Ansari selaku Koordinator Lapangan. Di hadapan kantor BKN Regional VI Medan, massa menyuarakan dugaan gangguan sistem, perubahan jawaban peserta tanpa persetujuan, alokasi waktu tidak rasional, hingga minimnya transparansi mekanisme penilaian.
Selain persoalan teknis, AMPH juga menyoroti dugaan ketidaknetralan penyelenggara dan buruknya kualitas infrastruktur ujian. Hal ini memunculkan kecurigaan adanya penyimpangan anggaran, khususnya di wilayah Sumatera Utara.
“Kami hadir bukan untuk menciptakan kegaduhan, tetapi memperjuangkan keadilan. Jika sistem ini benar-benar profesional dan transparan, maka tidak ada alasan untuk menolak evaluasi total, audit independen, serta pelaksanaan ujian ulang yang adil dan bebas gangguan teknis,” tegas Azli Ritonga.
Aqsha Ansari menambahkan, aksi ini merupakan representasi suara masyarakat yang merasa dirugikan.
“Banyak peserta datang dengan harapan besar, namun justru menghadapi persoalan teknis dan ketidakjelasan mekanisme penilaian,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, AMPH menyampaikan tujuh poin tuntutan. Di antaranya mendesak Zulkifli Hasan selaku pengarah Panitia Seleksi Nasional KDKMP dan KNMP melakukan evaluasi total dan audit independen, mendorong ujian ulang yang adil dan transparan, serta meminta transparansi standar kelulusan. Massa juga mendesak investigasi dugaan manipulasi sistem, pembentukan Satgas oleh DPRD Sumut, dan audit forensik anggaran oleh Ombudsman RI.
Namun, massa menyayangkan tidak adanya perwakilan BKN Regional VI Medan yang menemui pendemo hingga aksi selesai.
“Kami datang baik-baik untuk menyampaikan aspirasi, tapi sangat disayangkan tidak ada pihak yang menemui massa. Ini jadi tanda tanya besar soal keseriusan penyelenggara merespons keresahan publik,” kata Azli Ritonga.
Karena tidak ada itikad baik dari pihak BKN Regional VI Medan, AMPH menegaskan akan menggelar aksi lanjutan Jilid II jika tuntutan tidak ditindaklanjuti.
“Jika tuntutan kami tetap diabaikan, kami akan menggelar aksi dengan massa lebih besar dan cakupan lebih luas di berbagai daerah. Ini menyangkut keadilan bagi seluruh peserta,” tegas Aqsha Ansari.
AMPH menyatakan gerakan ini akan terus dikawal sebagai bentuk kontrol sosial agar sistem seleksi nasional berjalan adil, transparan, dan bebas dari dugaan penyimpangan.
