Probolinggo, Sekilasmedia.com – Membangun daerah yang tangguh terhadap bencana tidak cukup hanya dengan menyiapkan sistem penanganan saat bencana terjadi. Kesadaran masyarakat untuk mengenali risiko dan mengetahui langkah yang harus dilakukan sejak dini menjadi bagian penting yang perlu terus diperkuat.
Pesan tersebut disampaikan Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin saat menerima audiensi Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kota Probolinggo, Selasa (1/9/2026) siang.
Pertemuan yang berlangsung di ruang transit Kantor Wali Kota Probolinggo itu menjadi ajang bagi FPRB untuk memaparkan sejumlah program sekaligus menyampaikan gagasan penguatan kolaborasi dalam menghadapi berbagai ancaman kebencanaan di Kota Probolinggo.
Audiensi tersebut turut dihadiri Kepala Pelaksana BPBD Kota Probolinggo Boedi Harjanto, Sekretaris BPBD Dedy Ristantama, Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Nurkholiq, Ketua FPRB Kota Probolinggo Sugeng Nufindarko, serta jajaran pengurus inti FPRB.
Dalam kesempatan itu, Ketua FPRB Kota Probolinggo Sugeng Nufindarko memaparkan konsep “Sinergi Pentahelix Menuju Ketangguhan Kota Probolinggo Bersolek”. Paparan tersebut menjadi gambaran mengenai arah kerja FPRB dalam membangun ketangguhan daerah melalui keterlibatan berbagai unsur.
Sugeng menyampaikan bahwa Kota Probolinggo dihadapkan pada kondisi multi bahaya. Potensi risiko yang perlu diantisipasi tidak hanya berasal dari faktor hidrometeorologi, tetapi juga ancaman yang berkaitan dengan kondisi geologi.
Keragaman potensi tersebut, menurut Sugeng, membuat upaya pengurangan risiko bencana membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Kesiapan daerah harus dibangun melalui pencegahan, mitigasi, peningkatan kapasitas, kesiapsiagaan hingga penguatan kemampuan masyarakat setelah terjadi bencana.
FPRB, lanjutnya, terus berupaya membangun tata kelola pengurangan risiko bencana melalui sejumlah pilar. Di dalamnya mencakup pelaksanaan tugas pokok, penyusunan kebijakan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB), penguatan kemitraan pentahelix dan pengelolaan sosial berbasis komunitas.
Pendekatan berbasis komunitas dinilai penting karena masyarakat merupakan pihak yang berada paling dekat dengan sumber risiko. Dengan pengetahuan yang memadai, masyarakat dapat menjadi bagian dari sistem peringatan dini dan melakukan tindakan awal sebelum bantuan dari luar datang.
Sugeng juga menjelaskan bahwa FPRB mengandalkan kekuatan jejaring pentahelix sebagai salah satu strategi utama. Pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha dan media pers didorong untuk mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing.
Kolaborasi tersebut tidak hanya diarahkan pada kegiatan penanganan bencana. Lebih jauh, kerja sama diharapkan mampu menghasilkan edukasi, penelitian, dukungan sumber daya, penyebarluasan informasi serta berbagai kegiatan yang dapat menekan tingkat risiko bencana.
Dalam audiensi tersebut, FPRB turut menyampaikan program yang telah disiapkan oleh masing-masing bidang. Setiap program diarahkan untuk memperkuat fungsi organisasi sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan ketangguhan masyarakat.
Salah satu agenda yang disampaikan adalah rencana Jambore FPRB Kota Probolinggo. Kegiatan tersebut dirancang untuk dilaksanakan setiap dua tahun sekali sebagai wadah mempertemukan jejaring kebencanaan, memperkuat komunikasi dan meningkatkan kapasitas para pihak.
Pada 2026, Jambore FPRB direncanakan digelar pada Oktober. Agenda itu diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan dalam menghadapi risiko bencana.
Sugeng berharap seluruh program FPRB dapat berjalan searah dengan agenda pembangunan daerah. Menurutnya, cita-cita mewujudkan Kota Probolinggo Bersolek harus dibarengi dengan kondisi masyarakat yang memiliki kesiapan menghadapi berbagai ancaman bencana.
Menanggapi paparan tersebut, Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan-kegiatan positif yang telah dilakukan FPRB. Ia menilai berbagai aktivitas tersebut memberikan kontribusi terhadap upaya menjadikan Kota Probolinggo sebagai daerah yang lebih tangguh menghadapi bencana.
Aminuddin menegaskan bahwa ketangguhan bencana harus dibangun melalui tahapan yang lengkap. Pemerintah dan masyarakat harus memiliki perhatian terhadap upaya pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan ketika bencana berlangsung hingga pemulihan pascabencana.
“Semua kegiatan positif FPRB kami apresiasi. Ini merupakan bagian dari upaya menjadikan Kota Probolinggo tangguh bencana, mulai dari pencegahan sampai pascabencana,” ujar Aminuddin.
Ia kemudian meminta FPRB memperluas ruang edukasi kebencanaan. Lingkungan pendidikan menjadi salah satu sasaran yang dinilai strategis karena pembentukan kesadaran terhadap bencana dapat dimulai sejak usia sekolah.
Aminuddin juga mendorong agar sosialisasi tidak berhenti di sekolah. Seluruh kelompok masyarakat perlu mendapatkan informasi mengenai potensi risiko di lingkungannya serta cara menghadapi kondisi darurat.
Dengan pola tersebut, ia berharap muncul lebih banyak masyarakat yang dapat menjadi pionir ketangguhan bencana di lingkungannya masing-masing.
“FPRB harus bisa mensosialisasikan kebencanaan sampai ke dunia pendidikan dan seluruh masyarakat. Kita berharap muncul pionir-pionir ketangguhan bencana di Kota Probolinggo,” kata Aminuddin.
Selain memperkuat edukasi, Aminuddin berharap FPRB mampu mengambil peran dalam membantu mengatasi berbagai persoalan kebencanaan yang muncul di Kota Probolinggo. Menurutnya, pengalaman dan jaringan yang dimiliki FPRB dapat menjadi kekuatan pendukung bagi pemerintah daerah.
Koordinasi antara FPRB dan BPBD pun dinilai perlu terus ditingkatkan. Dengan komunikasi yang baik, berbagai persoalan yang muncul dapat diidentifikasi dan dicarikan solusi secara bersama-sama.
Sementara itu, rencana Jambore FPRB yang akan digelar Oktober turut mendapat perhatian dari Wali Kota. Aminuddin meminta persiapan kegiatan dilakukan secepatnya agar agenda tersebut dapat berjalan sesuai rencana.
Ia juga berharap Jambore tidak hanya menjadi kegiatan satu kali. Menurutnya, agenda dua tahunan tersebut perlu dimasukkan dalam perencanaan FPRB sehingga dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
“Jambore ini harus segera dipersiapkan. Jadikan sebagai *timeschedule* FPRB, bukan hanya tahun ini, tetapi juga menjadi agenda pada tahun-tahun mendatang,” tutur Aminuddin.
Di sela pembahasan, Koordinator Bidang Pendidikan dan Sosialisasi FPRB Kota Probolinggo Eko Yudha H.M turut mengangkat persoalan terkait mekanisme pelaksanaan anggaran.
Eko menyinggung Perwali Nomor 44 Tahun 2024, khususnya BAB VIII yang mengatur Pelaksanaan Anggaran. Salah satu ketentuannya berkaitan dengan penetapan lurah oleh Wali Kota sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melaksanakan kegiatan.
Wali Kota menjelaskan bahwa pelaksanaan anggaran pemerintah daerah juga harus menyesuaikan dengan perkembangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD. Ia menyebut terdapat sejumlah pembaruan pada SIPD sejak 2025, termasuk kriteria yang berkaitan dengan kode rekening.
Aminuddin pun mengarahkan agar persoalan teknis tersebut dikonsultasikan lebih lanjut kepada perangkat daerah yang memiliki kewenangan. FPRB dapat melakukan koordinasi dengan BPKAD Kota Probolinggo serta BPBD untuk mendapatkan penjelasan dan penyesuaian sesuai mekanisme yang berlaku.
“Karena SIPD tahun 2025 mengalami pembaruan, ada kriteria melalui kode-kode rekening. FPRB bisa berkoordinasi dengan BPKAD hingga ke BPBD,” jelasnya.
Pembahasan mengenai anggaran tersebut menunjukkan bahwa penguatan program kebencanaan membutuhkan kesiapan tidak hanya pada aspek lapangan, tetapi juga dari sisi perencanaan dan tata kelola. Program yang baik perlu didukung mekanisme administrasi yang tepat agar dapat dilaksanakan secara efektif.
Pertemuan tersebut sekaligus memperkuat ruang komunikasi antara pemerintah daerah, BPBD dan FPRB. Sejumlah masukan yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan tindak lanjut dalam memperkuat program pengurangan risiko bencana di Kota Probolinggo.
Ke depan, kolaborasi pentahelix akan menjadi salah satu kunci dalam memperluas jangkauan program. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri karena masyarakat, akademisi, dunia usaha dan media memiliki peran strategis dalam membangun kesiapan daerah.
Melalui sinergi tersebut, edukasi kebencanaan diharapkan semakin dekat dengan kehidupan masyarakat. Sekolah, lingkungan permukiman, komunitas hingga berbagai kelompok sosial dapat menjadi ruang tumbuhnya budaya sadar bencana.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi ketika bencana terjadi, tetapi juga dapat berperan aktif dalam mengurangi risiko sejak sebelum bencana. Kesiapan masyarakat menjadi fondasi penting untuk membangun kota yang memiliki daya lenting menghadapi berbagai ancaman.
Audiensi FPRB dengan Wali Kota Probolinggo akhirnya menjadi momentum untuk mempertemukan gagasan, program dan dukungan pemerintah daerah. Komitmen yang dibangun dalam pertemuan tersebut diharapkan dapat diterjemahkan menjadi kegiatan nyata dan berkesinambungan.
Semangat membangun Kota Probolinggo Bersolek pun diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan ketangguhan menghadapi bencana. Dengan kolaborasi yang konsisten dan masyarakat yang semakin siap, Kota Probolinggo diharapkan mampu menghadapi berbagai risiko bencana secara lebih terencana, cepat dan berkelanjutan.
