Bondowoso,Sekilasmedia.com-Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Bondowoso menegaskan bahwa penyampaian PU Fraksi dalam Rapat Paripurna Perubahan APBD 2026 bukanlah akhir dari proses pembahasan anggaran.
Fraksi PKB mendorong agar seluruh catatan, kritik, dan rekomendasi yang disampaikan setiap fraksi dibahas secara terbuka dan substantif pada tahapan berikutnya.
Ketua Fraksi PKB Bondowoso, H. Tohari, S.Ag, menyampaikan sikap tersebut melalui dokumen yang diserahkan pada Rapat Paripurna Perubahan APBD 2026 yang digelar Jumat (4/9/2026).
Menurut Tohari, pembahasan P-APBD masih harus dilanjutkan melalui rapat komisi, pembahasan Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), hingga penyampaian pendapat akhir fraksi.
“Pandangan umum fraksi bukan merupakan akhir dari proses pembahasan. Penelaahan secara lebih mendalam harus dilanjutkan melalui rapat komisi, pembahasan Badan Anggaran bersama TAPD, serta tahapan penyampaian pendapat akhir fraksi,” ujar Tohari.
Fraksi PKB juga meminta pemerintah daerah melalui TAPD dan perangkat daerah memberikan data serta penjelasan secara lengkap terkait setiap perubahan program maupun anggaran yang diajukan.
Bagi PKB, perbedaan pandangan antarfraksi merupakan bagian dari proses politik dan fungsi pengawasan DPRD. Namun, perbedaan tersebut tidak semestinya berkembang menjadi pertentangan politik yang justru mengaburkan kepentingan masyarakat.
“Perbedaan pandangan tidak perlu dikembangkan menjadi pertentangan politik. Seluruh fraksi memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara tepat, efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bondowoso,” tegasnya.
Fraksi PKB berpandangan bahwa pembahasan P-APBD 2026 tidak cukup hanya mengejar penyelesaian administratif sesuai tenggat waktu. Lebih dari itu, perubahan anggaran harus menghasilkan kebijakan yang realistis dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Sejumlah sektor menjadi perhatian Fraksi PKB, di antaranya infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar, penguatan ekonomi masyarakat hingga peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Pembahasan P-APBD 2026 jangan hanya diarahkan untuk memenuhi tenggat waktu administratif, tetapi harus menghasilkan kebijakan anggaran yang realistis dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Tohari.
Fraksi PKB memastikan akan terus mengawal proses pembahasan P-APBD 2026 dengan mengedepankan sikap kritis, objektif dan bertanggung jawab.
Menurut Tohari, APBD pada akhirnya merupakan instrumen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga kepentingan publik harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan anggaran.
“Kepentingan masyarakat Bondowoso harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun kepentingan politik jangka pendek,” pungkasnya.
