Malang, sekilasmedia.com– Rencana pembangunan Tol Malang-Kepanjen belum memasuki tahap final. Pemerintah masih melakukan kajian menyeluruh melalui penyusunan dan review Feasibility Study (FS) serta basic design yang ditargetkan rampung pada Desember 2026.
Hasil kajian tersebut nantinya menjadi dasar untuk menentukan trase atau jalur tol, termasuk kemungkinan perubahan lintasan maupun pengurangan jumlah interchange atau akses keluar-masuk tol.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang, Khairul Isnaidi Kusuma, mengatakan penyesuaian trase menjadi bagian penting dalam upaya memastikan pembangunan tol tetap layak sekaligus lebih efisien dari sisi pembiayaan.
“Karena sekarang itu kan lagi nyusun FS sama review FS juga basic design. Itu menentukan trase tol supaya lebih efisien dalam hal penganggaran,” kata Khairul. Senin (14/9/2026).
Pria yang akrab disapa Oong tersebut menegaskan, perubahan trase masih sangat mungkin terjadi. Namun, hingga kini belum ada kepastian mengenai arah pergeseran jalur, termasuk kabar yang menyebut trase akan bergeser ke wilayah timur.
“Paling prinsipnya pasti itu akan berubah, entah itu bergeser ke timur, bergeser ke mana kan itu belum clear,” ujarnya.
Selain trase, jumlah interchange juga masih menjadi bagian dari pembahasan. Dari rencana awal sebanyak empat titik, jumlah tersebut berpeluang dikurangi menjadi dua bahkan satu titik apabila hasil kajian menunjukkan skema tersebut lebih efisien.
Pengurangan akses tol menjadi salah satu opsi untuk menekan kebutuhan anggaran pembangunan tanpa menghilangkan fungsi utama jalan tol sebagai penghubung antarkawasan.
Dari sisi investasi, kebutuhan anggaran yang sebelumnya diperkirakan mencapai Rp10,04 triliun juga belum dapat dianggap sebagai angka final. Nilai tersebut masih berpotensi berubah setelah seluruh kajian teknis dan ekonomi diselesaikan.
“Kalau dulu kan Rp10,04 triliun. Itu bisa jadi turun, bisa jadi tetap. Kan lihat harga sekarang, 2022 sama sekarang kan ada naik juga. Harga material segala macam itu,” jelas Oong.
Menurutnya, efisiensi pembangunan dapat dilakukan melalui sejumlah penyesuaian teknis. Selain mengurangi jumlah exit tol, trase juga dapat dirancang lebih pendek dan tidak terlalu banyak memiliki tikungan.
“Dengan dikuranginya misalnya exit tol nanti kan otomatis anggaran berkurang, terus trasenya diperpendek, diperpendek itu tidak banyak lengkungan-lengkungannya, itu kan bisa,” katanya.
Meski demikian, efisiensi anggaran bukan satu-satunya pertimbangan. Pemerintah tetap memperhitungkan konektivitas kawasan, terutama keterhubungan dengan jalur menuju kawasan Pantai Selatan Kabupaten Malang.
Oong menegaskan, salah satu hal yang dinilai penting adalah memastikan akses tol nantinya tetap dapat terkoneksi dengan jalur Gondanglegi-Balekambang.
“Yang terpenting exit-nya itu nanti bisa berkoneksi dengan itu, Gondanglegi-Balekambang,” ujarnya.
Setelah review FS dan basic design rampung, tahapan pembangunan akan bergantung pada hasil kajian kelayakan tersebut. Jika dinyatakan layak untuk dilanjutkan, pemerintah akan memasuki tahapan pembentukan badan usaha konsorsium melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Tahapan tersebut menjadi salah satu proses penting sebelum proyek masuk ke tahap pengadaan atau pembebasan lahan.
Oong memperkirakan pembebasan lahan berpotensi mulai dilakukan pada 2027, dengan catatan seluruh tahapan dan persyaratan sebelumnya telah terpenuhi.
“Intinya langsung mungkin di 2027 bisa dilaksanakan untuk mulai pembebasan lahan,” tandasnya.
Sebelumnya, dalam FS awal, rencana akses tol disebut berada di sekitar wilayah Pakisaji, Gondanglegi hingga Kromengan. Namun, rencana tersebut belum bersifat final karena kajian masih berjalan dan menjadi pembahasan dengan pemerintah pusat.
Karena itu, berbagai kemungkinan perubahan trase masih terbuka. Termasuk isu mengenai kemungkinan pergeseran jalur ke arah timur yang hingga kini belum mendapatkan kepastian.
“Tapi kalau diomong bergeser ke timur itu belum clear, belum bisa disebut seperti itu,” pungkas Oong.
Penulis : S Basuki
