MOJOKERTO , Sekilasmedia.com– Keberadaan gudang pengolahan tembakau milik PT Golden Leaf Tobacco di Dusun Bandung Kulon, Desa Bandung, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, menuai keluhan warga sekitar. Aktivitas perusahaan yang disebut telah beroperasi sejak Agustus 2026 itu diduga menimbulkan bau menyengat dan suara bising yang mengganggu kenyamanan lingkungan permukiman.
Persoalan tersebut kini menjadi perhatian warga setelah sejumlah keluhan yang disampaikan kepada pihak perusahaan dinilai belum mendapatkan penyelesaian. Bahkan, perwakilan warga akhirnya melaporkan persoalan tersebut ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mojokerto pada 27 Oktober 2026.
Salah seorang warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi pabrik, yakni Sulistyo, mengaku terganggu dengan aktivitas pengolahan tembakau tersebut. Menurutnya, sejak gudang mulai beroperasi, warga merasakan dampak berupa aroma tembakau yang cukup menyengat serta suara bising yang diduga berasal dari mesin pengolahan.
Ironisnya, menurut keterangan warga, sejak awal berdirinya gudang hingga mulai beroperasi, tidak pernah ada sosialisasi maupun musyawarah secara terbuka kepada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi.
Padahal, bangunan yang digunakan sebagai gudang pengolahan tembakau tersebut berada di tengah kawasan permukiman padat penduduk, bukan di kawasan industri.
Warga Keluhkan Minimnya Sosialisasi
Berdasarkan informasi yang dihimpun, aktivitas gudang pengolahan tembakau tersebut mulai berjalan sekitar Agustus 2026. Namun, keberadaan dan aktivitas perusahaan disebut tidak pernah disosialisasikan secara langsung kepada masyarakat terdampak.
Memang, terdapat informasi dari pihak pemerintah desa mengenai perekrutan tenaga kerja yang mengutamakan warga lokal. Sejumlah warga setempat bahkan telah bekerja di lokasi tersebut.
Namun, kesempatan kerja bagi masyarakat dinilai tidak serta-merta menghapus persoalan yang dirasakan warga lainnya, terutama terkait kenyamanan lingkungan dan dampak aktivitas operasional perusahaan.
Warga berharap keberadaan investasi di wilayah mereka tetap memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar, termasuk memastikan aktivitas usaha tidak menimbulkan gangguan lingkungan.
Sudah Dimusyawarahkan, Namun Aktivitas Pabrik Tetap Berjalan
Upaya penyelesaian sebenarnya telah ditempuh melalui pertemuan warga pada Sabtu, 10 Oktober 2026, sekitar pukul 19.00 WIB. Pertemuan yang berlangsung di salah satu rumah warga tersebut memanfaatkan momentum kegiatan arisan untuk membahas persoalan keberadaan gudang pengolahan tembakau.
Pertemuan itu dihadiri warga yang terdampak, kepala desa, tokoh masyarakat, perwakilan perusahaan, serta Bhabinkamtibmas setempat.
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah keberatan atas bau menyengat dan suara bising yang ditimbulkan aktivitas perusahaan.
Warga juga meminta agar pihak perusahaan segera melakukan langkah perbaikan sehingga dampak yang dirasakan masyarakat dapat dihilangkan dan tidak merugikan pihak mana pun.
Bahkan, warga memberikan tenggat waktu maksimal satu minggu kepada pihak perusahaan untuk menindaklanjuti keluhan tersebut.
Apabila tidak ada langkah nyata, warga meminta agar operasional gudang dihentikan demi kepentingan bersama sampai ditemukan solusi yang dapat diterima semua pihak.
Namun, hingga Kamis, 5 November 2026, menurut keterangan warga, aktivitas gudang masih berlangsung. Mereka menilai belum ada perubahan maupun penyelesaian konkret terhadap keluhan yang sebelumnya telah disampaikan.
Komunikasi Buntu, Warga Lapor DLH
Persoalan semakin meruncing ketika salah satu perwakilan warga, Listiyono, mendatangi perusahaan pada 17 Oktober 2026 untuk meminta penjelasan.
Saat itu, Listiyono diterima oleh Vincent yang disebut sebagai juru bicara perusahaan. Dalam pertemuan tersebut, Vincent menyampaikan bahwa segala urusan terkait perusahaan diserahkan kepada kepala desa.
Warga kemudian berupaya menghubungi kepala desa untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Namun, menurut perwakilan warga, upaya komunikasi itu tidak mendapatkan respons sebagaimana yang diharapkan.
Kondisi tersebut membuat komunikasi antara warga terdampak dengan pihak perusahaan semakin tidak jelas. Karena merasa tidak menemukan jalan penyelesaian, perwakilan warga akhirnya membawa persoalan tersebut ke DLH Kabupaten Mojokerto pada 27 Oktober 2026.
Langkah itu ditempuh dengan harapan instansi terkait dapat turun tangan melakukan pemeriksaan dan memastikan aktivitas usaha tersebut memenuhi ketentuan lingkungan hidup.
Pembagian Sembako Dinilai Bukan Solusi Utama
Persoalan lain kembali mencuat pada Senin, 2 November 2026. Berdasarkan informasi yang diterima warga melalui grup WhatsApp RT setempat, muncul pemberitahuan mengenai pembagian sembako dari pihak perusahaan kepada masyarakat.
Namun, langkah tersebut justru menimbulkan tanda tanya bagi sebagian warga karena disebut tidak didahului sosialisasi maupun musyawarah bersama masyarakat terdampak.
Warga berharap persoalan utama yang mereka keluhkan tidak dialihkan pada kegiatan bantuan sosial semata. Sebab, yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah penyelesaian konkret terhadap gangguan bau dan kebisingan yang diduga bersumber dari aktivitas pengolahan tembakau.
Bagi warga, bantuan sembako tentu dapat menjadi bentuk kepedulian sosial. Akan tetapi, persoalan lingkungan dan kenyamanan tempat tinggal tetap harus menjadi prioritas penyelesaian.
Warga Minta Operasional Dihentikan Sementara
Kini, masyarakat terdampak berharap pemerintah daerah melalui DLH Kabupaten Mojokerto segera mengambil langkah konkret dengan melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi.
Warga meminta agar operasional gudang dihentikan sementara sampai ada kepastian bahwa aktivitas perusahaan tidak lagi menimbulkan gangguan bagi lingkungan permukiman.
Selain itu, apabila perusahaan membutuhkan waktu untuk melakukan pembenahan fasilitas maupun mesin produksi, warga menginginkan adanya musyawarah terbuka untuk membicarakan solusi, termasuk kemungkinan pemberian kompensasi yang disepakati bersama.
Masyarakat menegaskan tidak bermaksud menghambat investasi ataupun kesempatan kerja bagi warga lokal. Namun, mereka juga tidak ingin keberadaan usaha justru mengorbankan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman dan sehat.
Hingga berita ini ditulis, keluhan dan tuntutan tersebut masih berdasarkan keterangan warga serta belum diperoleh hasil pemeriksaan resmi dari DLH Kabupaten Mojokerto.
Redaksi Sekilasmedia.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak PT Golden Leaf Tobacco, Pemerintah Desa Bandung, maupun DLH Kabupaten Mojokerto agar persoalan ini dapat diberitakan secara berimbang dan transparan.






