KEPANJEN,Sekilasmedia.com- Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malang akhirnya mengakui ada kendala dalam pendistribusian kartu tani. Salah satunya adalah adanya data ganda.
Hal ini dikatakan Kepala DTPHP Kabupaten Malang, Dr. Ir. Budiar Anwar, MSi. Dia mengatakan jika dari data yang dimilikinya, ditemukan adanya data ganda yakni nomor induk kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saat dilakukan verifikasi ulang.
Dia mengatakan sejak dilaunching tahun 2017 lalu, pihaknya baru mendistribusikan sebagian kecil saja kartu tani kepada petani. Budiar menyebutkan, saat ini jumlah sesuai data yaitu 48.000 orang petani. Sementara yang sudah terdistribusi baru 10.000 kartu.
Sementara 38.000 belum didistribusikan. “Yang sudah didistribusikan datanya sudah jelas, tidak ditemukan kegandaan,” elaknya. Dia mengatakan pihaknya saat ini sedang menjalin komunikasi dengan Dispendukcapil Kabupaten Malang untuk melakukan pendataan ulang.
“Supaya diperoleh data riil jumlah petani,” ungkapnya. Selain itu perubahan data jumlah petani selain NIK ganda juga ditemukan penerima kartu tani sudah meninggal dunia, atau mereka sudah pindah domisili.
Dia menyebutkan, bahwa kartu tani ini bersifat pribadi, atau yang menerima itu adalah orang sesuai data. Apalagi menurut Budiar, kartu tani ini tak sekadar berfungsi sebagai kartu identitas. Tapi juga dengan kartu tani, petani lebih mendapat fasilitas.
Terutama dalam memperoleh pupuk bersubsidi. “Kemudahan lain, menggunakan kartu tani petani juga mendapatkan kemudahan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dan yang paling penting agar fasilitas yang ada di kartu tani bisa tepat sasaran,” tandasnya.
Sementata itu sebelumnya, Wakil Bupati Malang H.M Sanusi mengimbau DTPHP segera menyelesaikan pendistribusian. Imbauan itu diberikan tak lain untuk memberikan kemudahan kepada para petani mendapatkan pupuk bersubsidi. (mad)
